Pusat Minta Daerah Optimalkan Penempatan PPPK di Kopdes Merah Putih

Media Kampung – 10 April 2026 | Pusat pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara meminta semua kabupaten mengalokasikan PPPK untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Instruksi tersebut disampaikan lewat sistem SIASN dan bertujuan memperkuat kapasitas koperasi desa.

Kabupaten Kudus merespon cepat dengan menyerahkan daftar calon PPPK sebanyak tiga orang untuk tiap Kopdes.

Daftar mencakup nama‑nama pegawai yang memiliki pengalaman relevan dan telah diajukan ke otoritas provinsi.

Kepala Bagian Kepegawaian Kudus menjelaskan proses seleksi mengedepankan merit dan kompetensi.

Pemkot Surabaya Bekukan Izin 600 Jukir yang Tidak Ikuti Parkir Digital

P Pemerintahan

2 hari

Program PPPK yang diluncurkan pada 2019 memberikan hak‑kewajiban serupa PNS bagi tenaga kerja kontrak.

Penempatan PPPK di koperasi desa diharapkan meningkatkan manajemen dan kualitas pelayanan.

Kopdes Merah Putih, jaringan sepuluh koperasi desa, memfokuskan kegiatan pada agribisnis dan mikro‑keuangan.

Pusat menargetkan masing‑masing Kopdes menerima tiga PPPK untuk mengisi fungsi keuangan, administrasi, dan teknis.

Kabupaten Kudus telah mengidentifikasi tenaga ahli untuk posisi akuntansi, keuangan, dan pemasaran.

“Kami berkomitmen menyalurkan tenaga ahli agar koperasi desa dapat beroperasi lebih profesional,” kata Kepala Bagian Kepegawaian Kudus.

139 ASN Wonogiri Tidak Masuk Kerja Hari Pertama Pasca Lebaran, Namun Bukan Bolos

P Pemerintahan

13 hari

Badankab berharap kehadiran PPPK dapat meningkatkan pendapatan koperasi sebesar 15‑20 persen dalam satu tahun.

Pengamat menilai integrasi PPPK sejalan dengan reformasi luas untuk memodernisasi tata kelola daerah.

Beberapa pemimpin lokal mengkhawatirkan terbatasnya pelatihan bagi PPPK yang baru ditempatkan.

BKN menjadwalkan serangkaian lokakarya peningkatan kapasitas pada September untuk seluruh PPPK yang ditugaskan.

Pembiayaan penempatan PPPK bersumber dari alokasi anggaran nasional untuk pemberdayaan desa.

Jika pelaksanaan berjalan sesuai rencana, kementerian menargetkan semua Kopdes di provinsi terisi PPPK pada akhir 2026.

Kader PKK Banyuwangi, Motor Penggerak Pembangunan Berbasis Keluarga

B Banyuwangi

505 hari

Secara keseluruhan, upaya terkoordinasi ini mencerminkan niat pemerintah memperkuat ekonomi pedesaan melalui sumber daya manusia profesional.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.