Media Kampung – 07 April 2026 | Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, memimpin inspeksi mendadak di sejumlah OPD pada Senin 6 April 2026 di Gedung Perkantoran Bupati. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah kabupaten untuk menegakkan disiplin ASN dan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sidak dilakukan secara tiba‑tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga menilai kepatuhan pegawai terhadap jam kerja, prosedur administrasi, dan kualitas layanan publik. Tim inspeksi terdiri dari Asisten III Bidang Administrasi Umum Armen Qodar, Sekretaris BKPSDM Eko Priyanto, Inspektur Pembantu Wilayah II Ponco Prasetyo, serta Kabid Pol PP Penegakan Perundang‑Undangan Daerah Yusirwan.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa disiplin ASN merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menambahkan bahwa setiap OPD harus lebih inovatif dalam menggali potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD.
“Disiplin kerja harus menjadi budaya. ASN dituntut hadir tepat waktu, bekerja maksimal, serta memberikan pelayanan terbaik,” ujar Tedi Zadmiko. “Di sisi lain, kita juga harus mampu menggenjot PAD melalui inovasi dan optimalisasi potensi yang ada di masing‑masing OPD,” tegasnya.
Hasil sidak mencakup temuan mengenai keterlambatan kedatangan, kurangnya dokumentasi standar, dan penurunan kepuasan layanan di beberapa unit. Temuan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan dengan memberikan bimbingan teknis, pelatihan manajemen waktu, serta audit rutin. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Peningkatan PAD menjadi fokus utama karena kontribusinya yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. OPD diminta menyusun rencana inovasi yang dapat memaksimalkan sumber daya alam dan potensi pariwisata wilayah.
Sebagai bagian dari program pengawasan, inspeksi mendadak akan dijadwalkan secara berkala pada triwulan berikutnya. Setiap unit diharapkan melaporkan progres perbaikan melalui sistem e‑monitoring yang terintegrasi.
Pengawasan internal ini selaras dengan kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi yang menekankan profesionalisme ASN. Pemerintah provinsi juga mendukung inisiatif kabupaten dengan menyediakan modul pelatihan digital.
Masyarakat Pesisir Barat diharapkan merasakan peningkatan kualitas layanan publik, terutama dalam bidang perizinan, kebersihan, dan penanggulangan kebakaran. Satpol PP dan Damkar yang dipimpin oleh Yusirwan akan memperkuat koordinasi dalam penegakan peraturan.
Analisis awal menunjukkan bahwa disiplin kerja yang lebih baik dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan PAD yang lebih kuat, kabupaten dapat mempercepat realisasi proyek pembangunan jalan dan fasilitas umum.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan bahwa upaya peningkatan disiplin ASN dan optimalisasi PAD akan terus dipertahankan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan. Sidak ini menandai langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang maksimal.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan