Media Kampung, Tangerang Selatan – Dua sengketa keabsahan atlet dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 resmi masuk ke meja Dewan Hakim. Pengaduan diajukan kontingen Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak, masing-masing terkait cabang olahraga tenis meja dan bola voli pasir.
Ketua Dewan Hakim Porprov VII Banten 2026, Mohammad Bayuni, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Senin (16/11/2026).
Sengketa pertama diajukan KONI Kabupaten Tangerang. Dalam perkara ini, KONI Kabupaten Tangerang bertindak sebagai pemohon, sedangkan pihak termohon adalah PP Porprov Bidang Keabsahan dan Pertandingan serta Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) Porprov.
“Dia ingin atletnya atas nama Gusti itu tetap dipertandingkan,” kata Bayuni, merujuk pada atlet tenis meja yang menjadi pokok permohonan kontingen Kabupaten Tangerang.
Sengketa kedua diajukan KONI Kabupaten Lebak terkait atlet bola voli pasir. Persoalan muncul setelah dewan hakim cabang olahraga mendiskualifikasi atlet kontingen Lebak karena dugaan berasal dari Jawa Barat.
“Indikasi bahwa itu atlet Jawa Barat. Indikasi ya, nanti kan diputuskan sama majelis hakimnya,” ujar Bayuni. Ia menegaskan bahwa status dugaan tersebut masih menunggu keputusan majelis hakim.
Menurut Bayuni, Dewan Hakim memiliki kewenangan menangani pengaduan terkait sengketa olahraga selama penyelenggaraan Porprov. Cakupannya meliputi keabsahan atlet hingga pelaksanaan pertandingan, dan kontingen yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan Porprov.
Khusus sengketa keabsahan atlet, laporan dapat diajukan jika terdapat dugaan atlet tidak memenuhi persyaratan domisili atau ketentuan mutasi. Bayuni menyebut kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) tidak otomatis menggugurkan dugaan pelanggaran keabsahan atlet.
“Ketika nanti ada salah satu yang komplain atau melaporkan, ya sah saja ketika dia punya bukti kuat bahwa atlet ini tidak ada proses mutasinya, mutasinya tidak ada satu tahun,” jelasnya.
Bayuni juga mengungkapkan sekitar delapan pihak telah berkonsultasi kepadanya terkait dugaan ketidakabsahan atlet. Namun, tidak semua konsultasi tersebut berlanjut menjadi pengaduan resmi ke Dewan Hakim.
Sementara itu, pembacaan putusan sengketa atlet tenis meja Kabupaten Tangerang ditunda hingga Selasa (17/11/2026). Majelis hakim masih membutuhkan waktu untuk mengkaji bukti dan dasar hukum yang disampaikan kedua pihak.
Penundaan tersebut juga dilakukan setelah muncul perbedaan pendapat di antara anggota majelis terkait sejumlah pertimbangan hukum. Majelis perlu menelaah kembali peraturan Porprov, dokumen bukti, serta ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebelum menjatuhkan putusan.













