Media Kampung – 09 April 2026 | Desakan agar ketua KONI Kabupaten Sidoarjo mengundurkan diri semakin menguat setelah forum konsolidasi cabang olahraga di Gedung Youth Disporapar, Rabu (8 April 2026). Para perwakilan cabang menyatakan rasa tidak puas terhadap kepengurusan saat ini.
Forum tersebut dihadiri perwakilan berbagai cabang olahraga yang menilai manajemen organisasi kurang transparan, khususnya dalam pengelolaan dana. Mereka menilai keputusan‑keputusan penting tidak disosialisasikan secara terbuka.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah pengembalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp3,2 miliar. Cabang‑cabang menilai dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk pembinaan atlet yang masih memerlukan dukungan.
Ketua Forum Cabang Olahraga Sidoarjo, Suyud, menyampaikan bahwa permintaan pengunduran diri sudah lama mengemuka dan pernah ada mosi tidak percaya terhadap kepengurusan. “Kami sudah menunggu respons yang jelas, namun tidak ada perubahan signifikan,” ujarnya.
Distribusi dana juga menjadi sorotan karena beberapa cabang hanya menerima alokasi minimal atau bahkan tidak menerima sama sekali. Contohnya, satu cabang melaporkan dana hanya Rp10 juta untuk seluruh program tahun berjalan.
Ketidakseimbangan alokasi dana dianggap bertentangan dengan kebijakan sebelumnya yang lebih merata. Para pelaku olahraga menganggap hal ini menghambat persiapan kompetisi tingkat provinsi dan nasional.
Komunikasi antara pengurus KONI dan cabang olahraga dinilai sangat lemah. Selama satu tahun terakhir tidak ada rapat kerja (raker) yang melibatkan perwakilan cabang.
Dr. Hadi Salim, pembina Cabang Olahraga Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Sidoarjo, menegaskan bahwa sejak Januari hingga April belum ada pertemuan resmi. “Kurangnya forum dialog memperparah kebingungan di lapangan,” katanya.
Selain masalah anggaran, kepatuhan terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) juga dipertanyakan. Aturan menyebut bahwa ketua yang berhalangan tetap harus mengundurkan diri dan memanggil musyawarah olahraga luar biasa (MUSORKABLUB).
Namun, menurut pengamat internal, wakil ketua kini menjalankan fungsi ketua dengan menandatangani surat atas nama ketua, yang dianggap tidak sah secara administratif. Praktik ini menimbulkan keraguan tentang legalitas keputusan keuangan.
Kepala Cabang E‑Sport Sidoarjo, Julius Ivan, secara terbuka meminta pergantian ketua KONI. “Anak‑anak KONI saat ini merasa tidak memiliki arah, terutama yang telah meraih prestasi,” ujarnya.
Tim e‑Sport Sidoarjo berhasil menjadi juara umum pada Porprov Jawa Timur 2025, namun belum menerima dukungan fasilitas atau pembinaan yang memadai. Permohonan mereka untuk mengikuti kejuaraan kabupaten dan nasional masih belum ditanggapi.
Situasi ini dianggap kontradiktif karena masih terdapat sisa anggaran yang belum terpakai, sementara alokasi untuk tahun 2026 turun menjadi Rp10 miliar dari Rp16 miliar tahun sebelumnya. Penurunan anggaran diperkirakan berpengaruh pada program pembinaan.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono, mengonfirmasi adanya tekanan kuat dari cabang olahraga untuk mengatasi kebuntuan kepemimpinan. Ia menilai ketidakaktifan ketua dapat menghambat pengambilan keputusan strategis.
Warih menambahkan bahwa posisi ketua sangat krusial untuk legalitas penggunaan anggaran dan kelancaran program. “Tanpa kepemimpinan yang jelas, pengelolaan keuangan akan terhenti dan kegiatan cabang terancam berhenti,” ujarnya.
Lebih dari setengah cabang olahraga yang hadir dalam konsolidasi menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka menuntut agar proses pemilihan ketua baru segera dilaksanakan jika kondisi tidak berubah.
Pihak KONI Kabupaten Sidoarjo belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai permintaan pengunduran diri. Namun, sejumlah anggota internal mengindikasikan bahwa rapat luar biasa dapat dijadwalkan dalam waktu dekat.
Jika kepemimpinan baru terpilih, diharapkan transparansi anggaran, distribusi dana yang adil, dan komunikasi rutin antara pengurus dan cabang dapat terwujud. Hal ini penting untuk menjaga prestasi atlet Sidoarjo di tingkat provinsi dan nasional.
Kondisi saat ini menuntut solusi cepat demi keberlangsungan program olahraga daerah. Semua pihak menunggu langkah konkret yang dapat mengembalikan kepercayaan dan stabilitas organisasi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan