Media Kampung – PSSI resmi menerima surat permohonan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Federasi Futsal Indonesia (FFI) dari perwakilan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP), klub Pro Futsal League (PFL), dan klub Women Pro Futsal League (WPFL). Surat yang diserahkan di Kantor PSSI, GBK Arena, pada Jumat (13/11) siang WIB itu berjumlah 40, terdiri atas 25 perwakilan AFP, sembilan klub PFL, dan enam klub WPFL.
Permohonan KLB ini muncul di tengah sorotan terhadap kinerja kepengurusan FFI, terutama soal perhatian kepada daerah, besaran subsidi untuk klub, hingga keterbukaan data yang dinilai belum berjalan optimal oleh para voters.
Alasan desakan KLB FFI
Perwakilan AFP Kalimantan Tengah, Bobby Gandrung, menilai FFI kurang memberi perhatian kepada asosiasi-asosiasi di daerah. Ia menyebut daerah justru sering diminta ikut menanggung kebutuhan kegiatan, termasuk dalam proses talent detection ke Spanyol yang menurutnya melibatkan pembiayaan dari pihak AFP.
Menurut Bobby, federasi seharusnya lebih hadir dalam pembinaan futsal di daerah karena asosiasi provinsi menjadi fondasi lahirnya pemain-pemain futsal di Tanah Air. Ia menilai dukungan kepada daerah belum sebanding dengan peran yang dimainkan AFP selama ini.
Dari sisi klub, Manajer Bintang Timur Surabaya, Andika Amorinno, mengatakan masih ada sejumlah hal yang belum berjalan maksimal, mulai dari subsidi, pembenahan hak siar, sampai perkembangan industri futsal. Ia juga menyinggung janji-janji sebelumnya yang menurutnya belum terealisasi secara penuh, termasuk soal bantuan sponsor dan kenaikan subsidi.
Andika menambahkan, pendapatan dari hak siar dan tingginya rating liga belum berbanding lurus dengan dana yang diterima klub. Para perwakilan klub juga menyebut subsidi dari liga kepada klub berada di kisaran Rp12.500.000 per pekan, dan pembayaran disebut kerap terlambat hingga lima bulan.
Keterbukaan data jadi sorotan
Selain soal subsidi, keterbukaan data dari operator liga dan FFI juga menjadi perhatian. Perwakilan klub Kuda Laut Nusantara, Rendis, mengatakan klub membutuhkan data pertandingan untuk mengajukan sponsor, termasuk data jumlah penonton, data streaming, dan informasi keuangan.
Rendis menilai data semacam itu semestinya mudah diakses karena berkaitan langsung dengan kebutuhan klub dalam mengembangkan usaha dan kerja sama komersial. Ia juga menyebut kurangnya transparansi membuat muncul isu terkait audit dalam waktu dekat, yang menurutnya wajar jika memang selama ini data keuangan tidak pernah dibuka.
Sehari sebelumnya, PSSI telah mengeluarkan surat keputusan terkait digelarnya KLB sekaligus menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum FFI, menggantikan Michael Sianipar. Pada saat yang sama, PSSI juga menindaklanjuti desakan KLB FFI yang datang dari para pemilik suara di lingkungan futsal nasional.
Dengan langkah itu, sorotan terhadap tata kelola FFI kini semakin terbuka ke publik. Para pengusul KLB tampak menekankan bahwa pembenahan di federasi tidak hanya menyangkut kepemimpinan, tetapi juga hubungan dengan daerah, ekosistem liga, dan keterbukaan informasi yang dibutuhkan klub untuk bertahan dan berkembang.













