Media Kampung, Sukoharjo – Penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, memunculkan polemik setelah pengelola pesantren menyebut tindakan aparat tidak sesuai prosedur. Di sisi lain, polisi menegaskan penggeledahan dilakukan untuk pengembangan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Kecamatan Grogol.
Peristiwa yang terjadi pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, itu juga mendapat sorotan dari Ombudsman RI dan sejumlah anggota Komisi III DPR yang meminta evaluasi serta pengusutan lebih lanjut atas cara penggeledahan dilakukan.
Versi pengelola pesantren
Sekretaris Ponpes Hamalatul Quran, Diyana Indah Sari, mengatakan penggeledahan dilakukan sekitar pukul 03.20 WIB ketika polisi disebut mendobrak dan menggeledah asrama santriwati. Menurut dia, para santriwati kemudian dibawa ke Polsek Mojolaban untuk dimintai keterangan dan dipindahkan lagi ke Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lanjutan.
Diyana menyebut ada 12 santriwati dan 4 ustazah yang diamankan sebagai saksi. Ia juga menilai penggeledahan itu menimbulkan ketakutan karena disebut melibatkan tindakan intimidatif dan anak-anak di bawah umur.
Pengelola pesantren menegaskan bahwa pemeriksaan tidak menemukan bukti keterlibatan para santriwati maupun pengasuh dalam kasus pembakaran warung. Mereka juga menjelaskan barang seperti anak panah, busur, dan drone yang ditemukan merupakan perlengkapan santri untuk kegiatan ekstrakurikuler.
Dalam keterangannya, Diyana juga menyebut penggeledahan dilakukan bersamaan di lokasi lain di Dusun Temuireng, Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Ia mengatakan ponpes di Karanganyar itu dikelola pihak berbeda dari Ponpes Hamalatul Quran di Laban Wetan.
Penjelasan kepolisian
Polisi menyebut penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan kasus pembakaran dan perusakan warung yang terjadi pada 12 September 2026. Penggeledahan itu juga disebut dilakukan berdasarkan izin pengadilan.
Kapolda Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya menyampaikan bahwa lokasi tersebut tidak terdaftar di Kementerian Agama. Namun, keterangan itu menjadi bagian dari perdebatan yang berkembang setelah penggeledahan dilakukan, karena pengelola pesantren dan aparat memiliki penjelasan berbeda mengenai status dan tata cara tindakan di lapangan.
Hingga rangkuman pernyataan yang dihimpun sampai Sabtu, 31 Oktober 2026, belum ada penjelasan rinci yang dirilis ke publik mengenai seluruh dasar penggeledahan, temuan yang diamankan, maupun status pihak-pihak yang diperiksa selain keterangan bahwa mereka diperlakukan sebagai saksi.
Sorotan Ombudsman dan DPR
Kasus ini menarik perhatian Ombudsman RI dan anggota Komisi III DPR yang meminta evaluasi terhadap proses penggeledahan. Sorotan itu terutama mengarah pada dugaan pelaksanaan prosedur, perlakuan terhadap santriwati, serta penggunaan pendekatan aparat dalam menangani lokasi pendidikan keagamaan.
Permintaan evaluasi tersebut menambah tekanan agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap anak serta lingkungan pendidikan. Di sisi lain, kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas antara aparat, pengelola pesantren, dan lembaga pengawas ketika tindakan kepolisian berdampak langsung pada komunitas santri.
Hingga kini, polemik penggeledahan pesantren di Sukoharjo masih berfokus pada dua hal: alasan penindakan oleh polisi dan keberatan pengelola soal cara penggeledahan berlangsung. Perkembangan berikutnya kemungkinan akan ditentukan oleh penjelasan resmi lanjutan dari aparat dan hasil pengawasan lembaga terkait.














