Media Kampung – 08 April 2026 | BNPB mencatat banjir di Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar pada 6 April 2026, dengan ketinggian air mencapai 130 sentimeter, namun air mulai surut pada 7 April.

Menurut data BPBD Banjar, sebanyak 74 kepala keluarga atau sekitar 180 jiwa terdampak, sebagian besar mengungsi ke tempat penampungan sementara.

Petugas BNPB terus memantau situasi karena wilayah tersebut berada di dataran rendah, sehingga berpotensi kembali mengalami kenaikan air bila hujan deras atau limpahan dari daerah sekitarnya.

Pernyataan resmi Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menegaskan bahwa pemantauan akan berlanjut hingga kondisi stabil.

Sementara di Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengunjungi lahan milik KAI di kawasan Tanah Abang pada 5 April, dan mengunggah video kunjungan tersebut di akun Instagram resmi kementerian.

Dalam video, Maruarar berdialog dengan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin yang menyebutkan lahan tersebut kini dikuasai oleh organisasi masyarakat secara ilegal.

Maruarar menegaskan bahwa lahan adalah aset negara dan tidak boleh kalah dengan kelompok yang menduduki secara paksa, menambah tekanan pada pihak berwenang untuk menegakkan hukum.

Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules, menanggapi dengan menyatakan memiliki bukti lengkap kepemilikan, termasuk dokumen Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang menurutnya sah.

Kedua tokoh saling menghormati pandangan masing-masing, namun perbedaan tetap ada; Maruarar menekankan rencana pembangunan 1.000 unit rumah rakyat di lahan tersebut sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian terjangkau.

PT Astra International menyatakan kesiapan mendukung proyek melalui skema CSR, sambil menegaskan bahwa status lahan tetap milik negara.

Sengketa lahan ini muncul di tengah tekanan perumahan rendah di Jakarta, dengan Tanah Abhang menjadi titik fokus karena lokasinya yang strategis dan nilai ekonominya.

Pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian PKP menanggapi dua isu berbeda namun penting bagi masyarakat, menekankan koordinasi lintas lembaga.

Di Kalimantan Selatan, warga desa Tanah Abang diminta tetap waspada terhadap potensi banjir kembali, terutama bila musim hujan intensif.

Kedua peristiwa menyoroti tantangan infrastruktur dan tata kelola lahan di Indonesia, menuntut sinergi antara aparat keamanan, penanggulangan bencana, dan pengelola aset negara untuk mencegah bencana dan memanfaatkan aset secara optimal.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.