Media Kampung – 07 April 2026 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan rencana pembangunan rumah susun pada lahan milik TNI di tiga wilayah strategis.
Langkah ini diharapkan dapat menurunkan jumlah backlog perumahan nasional yang diperkirakan mencapai ratusan ribu unit.
Lokasi pertama yang disasar adalah kawasan sekitar pangkalan udara di Surabaya, yang selama ini belum dimanfaatkan untuk hunian sipil.
Pihak kementerian menilai lahan tersebut memiliki akses transportasi yang baik serta dekat dengan fasilitas publik.
Lokasi kedua berada di daerah sekitar markas besar Kostrad di Bandung, yang dianggap potensial karena kedekatannya dengan pusat pendidikan dan bisnis.
Pembangunan di sana akan melibatkan kerjasama dengan pengembang swasta untuk memastikan kualitas bangunan.
Sebagai lokasi ketiga, pemerintah menargetkan area milik Korps Marinir di Makassar, yang strategis mengingat pertumbuhan penduduk di wilayah selatan Sulawesi.
Setiap proyek diperkirakan menampung antara 300 hingga 500 unit rumah susun dengan tipe 1 hingga 3 kamar tidur.
Direktur PUPR, Budi Santosa, menyatakan bahwa proyek ini akan dimulai pada kuartal kedua tahun depan setelah proses perizinan selesai.
“Kami ingin memastikan bahwa rumah susun yang dibangun tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga nyaman bagi penghuni,” ujarnya.
Backlog perumahan diperkirakan mencapai 3,5 juta unit pada akhir 2025, menuntut aksi cepat dari pemerintah.
PUPR menargetkan bahwa tiga proyek rusun ini dapat menyerap sekitar 1.200 unit per tahun.
Jika berhasil, kontribusi proyek akan menurunkan backlog nasional hingga 4 persen dalam tiga tahun pertama.
Pemerintah juga berencana membuka skema pembiayaan bersubsidi bagi calon pembeli melalui program KPR 1% yang dikelola Bank BRI.
Skema tersebut diharapkan dapat menurunkan beban cicilan bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah.
Selain itu, pemerintah akan mengintegrasikan fasilitas umum seperti taman bermain, ruang terbuka hijau, dan pusat layanan komunitas di dalam kompleks rusun.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pengembangan lahan TNI menjadi rumah susun juga diharapkan mengoptimalkan aset negara yang selama ini tidak produktif.
Menjawab pertanyaan media, Menko PUPR menegaskan bahwa tidak akan ada konflik kepemilikan karena lahan akan dialihfungsikan melalui perjanjian resmi dengan Kementerian Pertahanan.
“Semua prosedur hukum akan dipatuhi secara ketat, sehingga tidak mengganggu operasional TNI,” tambahnya.
Beberapa pihak mengkritisi bahwa pemindahan fungsi lahan militer dapat mempengaruhi kesiapan pertahanan, namun kementerian menegaskan bahwa area yang dipilih tidak mengganggu fungsi utama TNI.
Studi kelayakan menunjukkan bahwa konversi lahan dapat dilakukan tanpa mengurangi kapasitas operasional militer.
Pembangunan rusun ini juga akan memanfaatkan teknologi bangunan hijau, termasuk panel surya dan sistem pengelolaan air hujan.
Penggunaan material ramah lingkungan diharapkan mengurangi jejak karbon proyek sebesar 15 persen dibandingkan standar konvensional.
Seluruh proses pembangunan direncanakan selesai dalam jangka waktu tiga tahun, dengan target serah terima pertama pada akhir 2027.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mempercepat penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perumahan sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan mengoptimalkan lahan milik TNI, diharapkan tidak hanya mengurangi backlog, tetapi juga meningkatkan pemanfaatan aset publik secara efisien.
Keberhasilan proyek akan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan perumahan pemerintah ke depan.
Penutup, proyek rusun di lahan TNI ini diharapkan menjadi contoh sinergi antara sektor pertahanan dan sipil dalam mengatasi tantangan perumahan nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan