Media Kampung – 04 April 2026 | Inggris memimpin inisiatif diplomatik dengan mengundang lebih dari tiga puluh lima negara untuk membahas krisis Selat Hormuz yang kini mengancam pasokan energi global.
Pertemuan daring diadakan pada 2 April 2026 dan dipimpin Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper, tanpa partisipasi Amerika Serikat.
Koalisi tersebut mencakup negara‑negara Eropa, Asia, dan Timur Tengah, di antaranya Perancis, Jerman, Kanada, Uni Emirat Arab, India, dan beberapa negara ASEAN.
Tujuan utama adalah mencari cara non‑militer agar jalur pelayaran minyak yang tersumbat dapat dibuka kembali.
Iran menutup selat sejak akhir Februari 2026 setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, yang memicu balasan berupa pemblokiran kapal komersial.
Penutupan itu menyebabkan harga minyak mentah melonjak di atas 100 dolar per barel, meningkat sekitar 40 persen dibandingkan sebelum konflik.
Kenaikan harga energi berdampak pada inflasi di banyak negara, memaksa pemerintah Asia memperketat konsumsi bahan bakar dan menerapkan kebijakan kerja dari rumah.
Data Bloomberg menunjukkan lebih dari 670 kapal komoditas terperangkap di selat, termasuk 50 tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) dan 11 tanker gas besar.
Armada kapal yang paling terdampak berasal dari Uni Emirat Arab (120 kapal), Yunani (75 kapal), serta China (74 kapal) dengan sejumlah tanker besar.
Jepang, Hong Kong, India, Korea Selatan, dan Singapura juga melaporkan ratusan kapal yang tak dapat melanjutkan pelayaran.
Dalam pertemuan, Cooper menegaskan bahwa tindakan Iran dianggap ceroboh dan menyandera ekonomi dunia, serta menuntut agar Tehran segera menghentikan blokade.
“Kami telah menyaksikan Iran membajak jalur pelayaran internasional untuk menyandera ekonomi global,” ujar Cooper dalam pembukaan yang disiarkan media.
Para diplomat menekankan pentingnya tekanan diplomatik, termasuk kemungkinan sanksi ekonomi tambahan terhadap Tehran bila tidak ada langkah membuka selat.
Juru bicara militer Perancis, Guillaume Vernet, menambahkan bahwa operasi pembersihan ranjau laut dan pengawalan kapal dapat dipertimbangkan setelah ketegangan mereda.
Namun, koalisi belum mencapai kesepakatan konkrit mengenai mekanisme pelaksanaan, dan pertemuan berakhir dengan pernyataan bersama yang bersifat simbolis.
Koalisi ini dipandang sebagai upaya menggantikan peran Amerika Serikat dalam mengamankan jalur maritim penting, sekaligus menunjukkan kemandirian Eropa dan sekutunya.
Analis keamanan Middle East di King’s College London, David B. Roberts, menyatakan bahwa inisiatif ini juga mencerminkan dinamika politik Amerika di bawah pemerintahan Trump yang mengurangi keterlibatan NATO.
Sementara itu, perusahaan pelayaran mengirimkan sinyal kecemasan, meminta kepastian agar kapal dapat melintasi selat tanpa risiko serangan atau penahanan.
Pasar energi global terus bergejolak, dengan indeks harga minyak tetap tinggi dan cadangan strategis banyak negara terpaksa dipanggil untuk menstabilkan pasokan.
Koalisi berkomitmen melanjutkan dialog teknis dan mengevaluasi opsi ekonomi serta diplomatik untuk membuka kembali Selat Hormuz secepat mungkin.
Upaya bersama ini menandai langkah pertama dalam rangka mengembalikan keamanan jalur pelayaran dan menurunkan tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis Hormuz.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan