Media Kampung – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan lima tahapan modus operandi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (1211).

Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan bahwa dugaan praktik tersebut dimulai dari pemberian perintah, lalu berlanjut ke tahap provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data. Ia juga menyebut ada jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi dalam proses provisioning.

Lima tahapan yang dipaparkan Kapolri

Menurut Suyudi, tahap pertama adalah perintah penyadapan yang diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, lalu diteruskan kepada EH dan AS. Perintah itu disebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Tahap kedua adalah provisioning. Pada tahap ini, technical support unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan filterisasi terkait keterkaitannya dengan perkara pro justitia.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyadapan melalui sistem PLX. Dalam penjelasannya, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor hasil penyadapan, lalu menuangkannya dalam bentuk transkripsi.

Tahap keempat berupa pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga Jenderal LSP. Tahap terakhir adalah penghapusan data. Suyudi menyebut data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus pada Oktober 2026 atas perintah AS yang kemudian dilaksanakan tim TSU.

Dua jalur provisioning

Suyudi juga menyampaikan bahwa dalam proses provisioning terdapat dua jalur, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut jalur atensi. Menurut dia, target penyadapan melalui jalur atensi diduga disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal LSP.

Ia menambahkan, kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama. Kondisi itu, menurut Suyudi, membuat aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan lewat jalur resmi.

Dalam rapat tersebut, Suyudi menilai penggunaan sarana teknis yang sama menjadi salah satu aspek penting untuk mengungkap dugaan penyimpangan proses penyadapan. Informasi yang ia sampaikan masih berupa paparan dalam forum DPR dan merujuk pada dugaan modus operandi yang sedang dibahas.