Media Kampung – Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memaparkan kronologi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam paparan itu, Suyudi menjelaskan dugaan alur perintah, pelaksanaan, hingga penghapusan data hasil penyadapan yang disebut terjadi sepanjang 2025 hingga 2026.
Kasus ini, menurut paparan Suyudi, berawal dari dugaan perintah penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik. Polri menyebut telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta.
Kronologi dugaan penyadapan
Suyudi menyampaikan, dugaan perkara ini bermula ketika Ahrie Sonta masih menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring. Ia diduga menerima dan meneruskan perintah penyadapan secara lisan atau melalui grup WhatsApp, tanpa dilengkapi prosedur resmi yang mensyaratkan surat permohonan penyidik.
Dalam paparan yang disampaikan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR, Suyudi menyebut ada dua jalur provisioning atau proses memasukkan nomor target ke sistem penyadapan. Jalur resmi dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009, sementara jalur internal atau jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Menurut Suyudi, target penyadapan pada jalur atensi disampaikan secara lisan atau lewat WhatsApp oleh pejabat monitoring setelah menerima perintah dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Aktivitas itu kemudian diduga masuk ke sistem yang sama dengan jalur resmi, sehingga dapat tersamarkan.
Dugaan pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data
Suyudi juga menjelaskan dugaan perintah pada Oktober 2026 untuk membubarkan grup WhatsApp yang digunakan menyampaikan perintah penyadapan. Selain itu, Ahrie Sonta diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX.
Perintah pembubaran grup dan penghapusan data itu, kata Suyudi, memunculkan kecurigaan hingga akhirnya dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor disebut dirahasiakan.
Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Peran para tersangka menurut paparan Polri
Dalam penjelasannya, Suyudi menguraikan dugaan peran masing-masing tersangka. Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai pihak yang diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan. Slamet Uliandi diduga berperan sebagai pejabat yang memberikan persetujuan dan meneruskan laporan hasil penyadapan secara berjenjang. Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah melalui jalur monitoring dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp. Adapun Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah kepada operator, melaporkan hasil penyadapan, serta memerintahkan penghapusan data dan pembubaran grup WhatsApp.
Suyudi menegaskan bahwa seluruh uraian tersebut masih merupakan materi penyidikan dan harus dibuktikan dalam proses hukum. Ia juga mengingatkan bahwa daftar sasaran penyadapan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam tindak pidana.
Langkah penyidikan yang sudah dilakukan
Polri menyebut penyidikan telah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli. Para saksi terdiri dari internal Polri, tiga saksi dari provider telekomunikasi, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan. Adapun ahli yang diperiksa terdiri dari ahli ITE dan ahli pidana.
Barang bukti yang disebut telah disita antara lain telepon genggam, flashdisk, iPad, CPU, laptop, modem, serta dokumen dan log data penyadapan. Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan sejumlah pasal dalam KUHP, UU ITE, dan ketentuan mengenai turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.
Selain perkara penyadapan, Suyudi juga menyebut Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan turut serta atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Namun, ia menegaskan temuan dalam perkara penyadapan tidak otomatis menjadi dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar. Penelusuran atas dugaan itu masih dilakukan secara terpisah.
TK disebut berpangkat brigjen
Dalam perkembangan lain, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam pengembangan perkara merupakan perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Menurut Johnny, yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri dan keterangannya juga didalami dalam penyidikan pidana.
Meski begitu, identitas lengkap TK, jabatan, serta objek surveillance yang diduga diperintahkan masih belum dijelaskan secara rinci dalam pemaparan yang disampaikan ke DPR.














