Media Kampung – Anggota Komisi III DPR RI Nazaruddin Dek Gam meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tidak hanya menjerat empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dengan pasal penyadapan. Ia menilai, jika terbukti perbuatan itu merongrong kepala negara dan kedaulatan negara, para tersangka juga dapat dijerat dengan pasal makar.

Permintaan itu disampaikan Dek Gam dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11). Dalam pernyataannya, ia mengaku ikut menjadi korban penyadapan dalam perkara tersebut dan mengapresiasi pengungkapan kasus itu oleh kepolisian.

Dek Gam mengatakan aparat perlu menindak tegas bila penyadapan tersebut memang menyasar pejabat negara dan memiliki tujuan yang membahayakan kedaulatan. Menurut dia, penanganan perkara tidak seharusnya berhenti pada dugaan pelanggaran terkait penyadapan semata apabila unsur pidana lain juga terpenuhi.

Ia juga menyinggung pengalaman masa konflik di Aceh untuk menekankan bahwa tindakan yang dianggap mengancam negara dulu dapat dipandang sangat serius. Karena itu, ia meminta aparat tidak ragu menerapkan pasal makar jika unsur-unsurnya terbukti dalam proses penyidikan.

Selain meminta penegakan hukum yang tegas, Dek Gam juga meminta Kapolri memberi tahu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) jika ada anggota DPR yang diduga ikut terlibat dalam kelompok penyadapan tersebut. Ia mengatakan MKD akan menindaklanjuti dengan sanksi tegas terhadap anggota dewan yang terbukti terlibat.

Hingga keterangan itu disampaikan, belum ada penjelasan rinci mengenai identitas empat tersangka maupun konstruksi perkara secara lengkap dalam informasi yang tersedia. Pernyataan Dek Gam dalam rapat tersebut menjadi sorotan karena menyinggung kemungkinan penerapan pasal makar dalam kasus yang awalnya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal.