Media Kampung – Sidang lanjutan Praperadilan kasus dugaan intimidasi oleh tiga anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU) di Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah berlangsung pada Selasa (6 Oktober 2026). Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Jantiani Longli Naetasi, menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tiga anggota dewan tersebut.

Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 7/Pid.Pra/2026/PN Kpg. Hakim menyatakan, “Mengadili, menolak permohonan praperadilan para pemohon,” yang dilansir dari Antara.

Tiga anggota DPRD TTU yang mengajukan permohonan praperadilan adalah Therensius Lazakar, Norbertus Tubani, dan Veronika Lake. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penyidik Polda NTT telah memiliki setidaknya dua alat bukti permulaan yang sah untuk menetapkan ketiga anggota dewan tersebut sebagai tersangka.

Alat bukti tersebut diperoleh dari pemeriksaan saksi, surat, serta barang bukti yang proses penyitaannya telah mendapatkan izin. Hakim juga menilai tidak terbukti bahwa alat bukti yang digunakan penyidik diperoleh secara melawan hukum.

“Termohon dalam menetapkan para pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada setidak-tidaknya dua alat bukti permulaan yang sah,” ujar Jantiani. Terkait hasil diagnosis psikiater yang dipersoalkan pemohon, hakim menilai relevansi diagnosis tersebut dengan dugaan tindak pidana merupakan materi pokok perkara yang harus diperiksa dalam persidangan.

Menurut hakim, persoalan apakah kondisi kesehatan korban merupakan dampak dari dugaan tindak pidana para pemohon dan apakah surat diagnosis tersebut memiliki relevansi dengan perbuatan pidana, bukan menjadi ranah pemeriksaan praperadilan.

Hakim juga menolak dalil pemohon mengenai pemeriksaan anggota DPRD yang seharusnya didahului persetujuan tertulis oleh Gubernur NTT. Para pemohon mendasarkan dalil tersebut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014. Namun, hakim menilai bahwa putusan tersebut tidak serta-merta mengharuskan pemeriksaan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis gubernur.

Hakim mempertimbangkan bahwa setelah putusan MK tersebut, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengalami perubahan pada 2018 dan 2019. Perubahan UU MD3 tersebut tidak mengadopsi ketentuan yang mewajibkan pemeriksaan anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan persetujuan tertulis gubernur.

“Dengan tidak diatur dalam perubahan Undang-Undang MD3 maka berlaku asas lex posterior derogat legi priori yang menetapkan bahwa hukum yang baru mengesampingkan berlakunya hukum yang lama,” kata Jantiani. Hakim juga menilai bahwa pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 yang tidak diadopsi dalam perubahan UU MD3 merupakan obiter dictum, bukan ratio decidendi.