Media Kampung – 09 April 2026 | Polda Sumsel melaksanakan serangkaian pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme personelnya serta menegakkan standar penghormatan hak asasi manusia.
Program tersebut diselenggarakan selama tiga hari di kantor Resimen Polisi Daerah Sumatera Selatan, melibatkan lebih dari seratus anggota unit operasional dan administratif.
Materi latihan mencakup etika kepolisian, prosedur penegakan hukum yang sesuai norma HAM, serta teknik komunikasi efektif dengan masyarakat.
Instruktur utama berasal dari Pusat Pendidikan dan Latihan Polisi (Polri) serta narasumber lembaga hak asasi manusia nasional.
Kepala Divisi Profesi dan Pengembangan SDM Polda Sumsel, Kombes Pol. Irwan Hidayat, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.
“Kami ingin setiap anggota polisi tidak hanya cakap dalam tugas operasional, tetapi juga memahami batasan hukum dan menghormati hak warga,” ujarnya.
Latihan juga menitikberatkan pada penanganan konflik sosial yang sensitif, termasuk demonstrasi damai dan kasus kekerasan berbasis gender.
Simulasi situasi lapangan dilakukan dengan skenario realistis, melibatkan peran warga, saksi, serta media lokal untuk menilai respons aparat.
Hasil evaluasi awal menunjukkan peningkatan kemampuan analisis risiko serta penanganan prosedural yang lebih akurat.
Polda Sumsel berharap bahwa standar baru ini dapat dijadikan acuan bagi wilayah lain dalam rangka meminimalkan pelanggaran HAM.
Sebagai bagian dari upaya transparansi, hasil pelatihan akan dipublikasikan secara berkala melalui portal resmi kepolisian.
Masyarakat Sipil menanggapi positif inisiatif tersebut, dengan harapan adanya penurunan kasus penyalahgunaan wewenang.
Lembaga Advokasi Nasional (LAN) mengapresiasi langkah ini, namun menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan.
“Penghormatan HAM bukan sekadar pelatihan satu kali, melainkan budaya kerja yang harus dijaga,” kata ketua LAN, Dr. Siti Mahmud.
Pemerintah provinsi Sumsel juga memberikan dukungan logistik, termasuk penyediaan sarana dan fasilitas pelatihan.
Anggaran khusus sebesar beberapa miliar rupiah dialokasikan untuk program ini, mencakup biaya instruktur, materi, dan peralatan simulasi.
Keberhasilan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan respons cepat polisi dalam situasi darurat tanpa mengorbankan prinsip hak asasi.
Pada penutup, Irwan menegaskan komitmen berkelanjutan Polda Sumsel untuk menumbuhkan profesionalisme yang berlandaskan pada nilai-nilai HAM.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan