Media Kampung – 08 April 2026 | TNI menyatakan telah menyelesaikan penyidikan terhadap empat prajurit yang diduga melakukan penyiraman air keras kepada aktivis Andrie Yunus, dan kini menyerahkan mereka ke Oditur Militer.
Penyerahan tersebut dilakukan pada Senin di kantor pusat Oditur Militer, sebagai langkah lanjutan setelah proses investigasi internal selesai.
Kasus penyiraman itu terjadi pada bulan lalu ketika Andrie Yunus, seorang aktivis hak asasi manusia, melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah Kalimantan, lalu menjadi sasaran aksi fisik oleh anggota TNI.
Empat prajurit yang terlibat, masing-masing berstatus sebagai anggota Angkatan Darat, dinyatakan telah melanggar prosedur disiplin militer serta hukum pidana terkait penggunaan senjata kimia non mematikan.
Oditur Militer akan memproses kasus ini sesuai dengan Kitab Undang‑Undang Hukum Militer (KUHPer) dan Undang‑Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penggunaan Senjata Kimia.
Militer menegaskan bahwa penanganan kasus ini bersifat transparan dan akan melibatkan pengawasan independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
Andrie Yunus menyatakan bahwa ia berharap proses hukum berjalan cepat dan adil, serta menekankan pentingnya penegakan hak asasi manusia di lingkungan militer.
Kementerian Pertahanan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait implikasi politik dari penanganan kasus ini, namun menambahkan komitmen untuk menegakkan standar etika dan disiplin bagi seluruh personel.
Pengamat dari lembaga hak asasi manusia mencatat bahwa penyerahan ke Oditur Militer dapat menjadi indikator bahwa institusi militer menanggapi kritik publik atas penggunaan kekerasan.
Sementara itu, masyarakat luas menunggu hasil sidang militer, yang diperkirakan akan diputuskan dalam beberapa minggu ke depan, dengan kemungkinan hukuman disiplin atau pidana bagi para tersangka.
Kasus ini menambah deretan insiden yang menyoroti hubungan antara aparat keamanan dan aktivis, memperkuat panggilan reformasi dalam prosedur penegakan hukum di Indonesia.
Penyerahan ke Oditur Militer menandai tahapan penting dalam proses pertanggungjawaban, dan hasilnya diharapkan menjadi preseden bagi penanganan kasus serupa di masa mendatang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan