Media Kampung – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta klarifikasi kepada Meta terkait beredarnya jawaban Meta AI yang dikaitkan dengan dugaan pembatasan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah menegaskan tidak pernah meminta platform digital menurunkan atau membatasi konten mengenai karhutla.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, dalam keterangan pers di situs Komdigi pada Jumat (23/10). Ia mengatakan, informasi karhutla dari masyarakat justru penting sebagai masukan bagi pemerintah untuk mendukung penanganan di lapangan.

Mediodecci juga menekankan bahwa jawaban chatbot AI tidak bisa langsung dianggap sebagai pernyataan resmi perusahaan. Menurut dia, jawaban tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti adanya instruksi pemerintah tanpa dokumen atau konfirmasi yang bisa diverifikasi.

Ia mengingatkan bahwa teknologi AI bisa menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan tetapi tidak didukung fakta akurat, atau yang dikenal sebagai halusinasi AI. Karena itu, kata dia, informasi penting tetap harus diperiksa melalui sumber kredibel, terutama jika menyangkut kebijakan pemerintah atau tuduhan terhadap pihak tertentu.

“AI dapat membantu masyarakat mencari dan memahami informasi, tetapi jawabannya tidak selalu benar. Karena itu, setiap informasi penting tetap harus diperiksa melalui sumber yang kredibel, terutama jika menyangkut kebijakan pemerintah atau tuduhan terhadap pihak tertentu,” ujarnya.

Kemkomdigi juga mengajak masyarakat menerapkan prinsip trust but verify saat memanfaatkan AI. Artinya, publik diminta memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan tidak langsung menyebarkan jawaban AI yang belum terkonfirmasi.

Selain itu, Kemkomdigi meminta platform digital meningkatkan transparansi penggunaan AI dan pengelolaan algoritma agar publik mengetahui bagaimana informasi dibuat, ditampilkan, dan didistribusikan. Platform juga didorong untuk melabeli konten buatan AI, menjelaskan alasan moderasi atau pembatasan konten, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan banding yang mudah diakses.

Mediodecci menyebut transparansi itu makin penting karena AI kini mampu menghasilkan konten yang menyerupai opini manusia, termasuk lewat akun otomatis atau bot. Kondisi itu, kata dia, bisa membuat masyarakat kesulitan membedakan percakapan autentik dari konten otomatis.

Ia menegaskan bahwa moderasi seharusnya tidak berfokus pada akun, melainkan pada konten yang disebarkan. Penggunaan akun otomatis, menurut dia, tidak serta-merta menjadi pelanggaran. Penilaian harus didasarkan pada substansi konten, pola penyalahgunaan, dan bukti pelanggaran sesuai ketentuan.

“Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggaran hanya karena berbeda pandangan,” kata Mediodecci.