Media Kampung – 11 April 2026 | Malaysia mengumumkan ambisi menjadi negara berbasis kecerdasan buatan (AI) pada tahun 2030, dengan rencana pembangunan kota AI sebagai tonggak utama. Pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam konferensi di Kuala Lumpur, Jumat 10 April.
Anwar menekankan bahwa negara kini berada pada fase transisi dari kota pintar ke kota AI, yang menuntut perubahan menyeluruh dalam perencanaan, pengelolaan, dan regulasi urban. “Transformasi ini bukan sekadar adopsi teknologi baru, melainkan perlunya sistem yang lebih efisien, tahan banting, dan berbasis data,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan pembentukan ekosistem AI yang mencakup tata kelola data yang aman, infrastruktur digital berkapasitas tinggi, serta pengembangan sumber daya manusia berkompeten. Kementerian Digital Malaysia ditetapkan sebagai koordinator utama, bekerja sama dengan kementerian lain dan lembaga terkait.
Salah satu langkah konkret adalah peluncuran Government Innovation Initiative (GII) yang bertujuan mengubah ide inovasi menjadi proyek terukur di sektor publik. GII akan memprioritaskan teknologi buatan Malaysia, memperkuat ekosistem AI domestik, dan mendukung produsen lokal untuk bersaing secara global.
GII dirancang untuk mengidentifikasi masalah nyata yang dihadapi pemerintah dan masyarakat, lalu mengubahnya menjadi solusi berbasis AI yang dapat diimplementasikan. Program ini diharapkan meningkatkan efisiensi layanan publik, seperti transportasi, kesehatan, dan keamanan siber.
Untuk mendukung infrastruktur, pemerintah berencana memperluas jaringan serat optik, membangun pusat data regional, dan mengadopsi standar 5G secara nasional. Peningkatan kapasitas ini dipandang penting untuk menampung beban komputasi AI yang intensif.
Pengembangan talenta menjadi prioritas, dengan penambahan kurikulum AI di universitas, beasiswa khusus, serta pelatihan ulang bagi pekerja sektor tradisional. Kementerian Pendidikan diminta berkolaborasi dengan industri untuk menjamin kesesuaian skill dengan kebutuhan pasar.
Kerangka regulasi juga akan disesuaikan, termasuk kebijakan perlindungan data pribadi, standar etika AI, dan mekanisme audit algoritma. Anwar menegaskan pentingnya regulasi yang mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik.
Pemerintah berharap sinergi antara sektor publik, swasta, dan akademisi dapat mempercepat realisasi kota AI. Proyek percontohan pertama dijadwalkan di ibu kota, dengan fokus pada transportasi cerdas dan manajemen energi.
Jika berhasil, Malaysia akan menempatkan diri di antara sedikit negara yang mengklaim status “Negara AI”, bersaing dengan China, Amerika Serikat, dan negara‑negara Eropa yang telah mengimplementasikan kebijakan serupa. Keberhasilan ini diharapkan meningkatkan daya saing ekonomi nasional di era digital.
Anwar menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa manfaat transformasi digital harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elite. “Kami berkomitmen agar AI menjadi kekuatan inklusif yang memperbaiki kualitas hidup rakyat Malaysia,” ujarnya.
Pemerintah akan memantau progres secara berkala melalui laporan tahunan, serta menyesuaikan kebijakan bila diperlukan. Dengan langkah terkoordinasi, target 2030 menjadi landasan strategis bagi Malaysia mengukir posisi sebagai pusat inovasi AI regional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan