Media Kampung – Indonesia bersama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan sejumlah negara lain mengecam serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza. Serangan pada Kamis (12/11) itu menewaskan 11 orang, enam di antaranya tewas di Rumah Sakit Nasser.

Kecaman disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri yang dirilis Minggu (15/11). Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir menyampaikan sikap tersebut melalui akun X Kemlu RI, bersama menteri luar negeri Aljazair, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Dalam pernyataan bersama, para menteri “mengutuk dengan tegas serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, yang menyebabkan korban jiwa di kalangan pasien dan personel medis”. Mereka menilai serangan itu melanggar hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan khusus terhadap fasilitas medis dan pekerja kesehatan.

Para menteri juga mengecam serangan Israel yang berkelanjutan terhadap warga sipil Palestina, termasuk serangan terhadap tenda dan situs-situs pengungsian. Menurut mereka, serangan-serangan tersebut merusak gencatan senjata dan upaya memulihkan keamanan serta stabilitas di Gaza, dan tidak sesuai dengan Rencana Komprehensif Presiden Trump.

Pernyataan itu turut menyoroti pembatasan Israel terhadap bantuan kemanusiaan, bahan-bahan tempat tinggal termasuk tenda, karavan, serta persediaan medis. Para menteri menilai kondisi tersebut memperdalam bencana kemanusiaan di Gaza seiring mendekatnya musim dingin, dengan tempat tinggal yang tidak memadai serta layanan air, sanitasi, dan kesehatan yang memburuk.

Mereka memperingatkan bahwa kondisi ini membahayakan nyawa warga sipil secara serius, terutama anak-anak dan bayi yang berisiko meninggal akibat paparan suhu beku.

Para menteri mendesak Israel memperhatikan seruan komunitas internasional dan Dewan Perdamaian untuk meningkatkan bantuan serta memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Sharm El-Sheikh, Rencana Komprehensif Presiden Trump, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).

Mereka menegaskan Israel harus menjunjung gencatan senjata, melindungi warga sipil dan fasilitas medis, serta memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tidak terhambat dalam jumlah yang cukup, termasuk persediaan dan peralatan tempat tinggal serta pemulihan dini untuk memulihkan infrastruktur esensial.