Media Kampung – Iran pada Sabtu, 2 Mei 2026, mengumumkan kerangka aturan maritim baru yang dirancang untuk menjamin stabilitas Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis dunia, sekaligus menegaskan kontrol kedaulatan atas 2.000 kilometer perairan pesisir.
Pernyataan resmi datang dari Komando Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) melalui Press TV, yang menyebut arahan tersebut merupakan perintah historis dari Pemimpin Tertinggi Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei. IRGC menegaskan bahwa “pengelolaan baru Selat Hormuz akan menegakkan keamanan dan kemakmuran kawasan”.
Kerangka baru mencakup pengawasan ketat terhadap semua kapal yang melintasi selat, termasuk prosedur pendaftaran, inspeksi, dan pemantauan berkelanjutan menggunakan sistem radar dan drone maritim. IRGC juga mengumumkan pembentukan zona kontrol 2.000 km dari garis pantai, di mana operasi militer akan dilakukan untuk menegakkan aturan tersebut.
Menurut laporan Reuters yang disampaikan pada hari yang sama, kebijakan ini muncul setelah peningkatan ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, khususnya terkait sanksi ekonomi dan ancaman serangan laut. Khamenei sebelumnya menegaskan bahwa pihak asing yang berencana mengancam wilayah tersebut tidak memiliki tempat di kawasan ini.
IRGC menambahkan bahwa kebijakan maritim baru bukan hanya sekadar langkah pertahanan, melainkan juga upaya untuk menjadikan perairan itu “sumber penghidupan dan kekuatan bagi rakyat Iran yang mulia, serta sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan tersebut”. Dengan kontrol yang lebih ketat, Iran berharap dapat mencegah penyelundupan, terorisme laut, dan intervensi militer asing.
Latar belakang kebijakan ini berakar pada upaya Tehran mempertahankan akses minyak dan gas yang diekspor melalui Selat Hormuz, yang menyumbang lebih dari 20% volume ekspor energi global. Selat tersebut selama beberapa dekade menjadi arena persaingan geopolitik, terutama antara Iran dan negara-negara Barat.
Kebijakan baru juga sejalan dengan program militer Iran yang memperkuat kemampuan kapal perang cepat, kapal selam, dan sistem pertahanan anti-pesawat di wilayah Teluk Persia. Menurut ahli keamanan maritim dari Universitas Tehran, langkah ini meningkatkan kemampuan Iran untuk mengawasi lalu lintas laut secara real‑time dan menanggapi ancaman dengan cepat.
Pernyataan resmi menyebutkan bahwa semua negara pesisir di kawasan, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman, diundang untuk berkoordinasi melalui forum maritim regional guna memastikan kelancaran perdagangan tanpa gangguan. Namun, pejabat Iran menegaskan bahwa setiap intervensi militer asing akan ditolak secara tegas.
Sejauh ini, belum ada respons resmi dari Amerika Serikat atau Israel mengenai kebijakan tersebut, meskipun kedua negara sebelumnya menyatakan keprihatinan atas peningkatan aktivitas militer Iran di perairan internasional.
Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada tarif asuransi pelayaran, rute kapal tanker, dan dinamika harga minyak global. Pengamat ekonomi mencatat bahwa stabilitas Selat Hormuz sangat penting bagi pasar energi, sehingga setiap perubahan kebijakan harus dipantau secara intensif.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa IRGC telah mulai mengimplementasikan zona kontrol dengan mengirimkan unit patroli ke titik-titik strategis di selat. Pengawasan akan terus diperluas selama beberapa bulan ke depan, sambil menunggu evaluasi efektivitas kebijakan oleh otoritas tinggi Tehran.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan