Media Kampung – 08 April 2026 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan dukungan penuh kepada Bareskrim Polri dalam upaya memberantas penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di Indonesia.
Bareskrim mengungkap adanya indikasi kebocoran dana subsidi yang merugikan negara serta konsumen yang seharusnya menerima harga terjangkau.
Penyalahgunaan tersebut melibatkan praktik curian, penjualan gelap, hingga manipulasi dokumen pengadaan bahan bakar dan elpiji.
Data sementara menunjukkan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah dalam satu tahun anggaran terakhir.
ESDM menegaskan bahwa alokasi dana subsidi harus tepat sasaran dan diawasi secara ketat untuk mencegah aliran dana ke tangan tidak berwenang.
Koordinasi antara Kementerian, Bareskrim, dan Direktorat Jenderal Migas diintensifkan melalui rapat rutin dan pertukaran informasi.
Menteri ESDM, Budi Susanto, menyatakan, “Kerjasama lintas lembaga adalah kunci untuk menutup celah penyalahgunaan dan melindungi anggaran negara”.
Ia menambahkan bahwa tindakan hukum tegas akan diambil terhadap pelaku yang terbukti melanggar.
Polri melalui Bareskrim juga menyiapkan prosedur investigasi yang melibatkan penyidikan forensik dokumen dan pelacakan alur logistik BBM serta LPG.
Tim investigasi akan menelusuri rantai distribusi dari terminal penyimpanan hingga ke SPBU dan agen LPG resmi.
Jika terdapat perbedaan volume antara catatan resmi dan realisasi di lapangan, maka akan diproses secara hukum.
Langkah selanjutnya adalah melakukan audit menyeluruh terhadap program subsidi yang dikelola oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).
Audit tersebut akan menilai efektivitas mekanisme verifikasi dan kontrol internal.
Hasil audit diharapkan menjadi dasar perbaikan regulasi dan penyesuaian kebijakan subsidi ke depan.
Selain penegakan hukum, ESDM menekankan pentingnya edukasi bagi pelaku usaha agar memahami kewajiban dalam pengelolaan subsidi.
Pelatihan dan sosialisasi akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meminimalisir kerugian anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program subsidi.
Pengawasan berkelanjutan juga akan melibatkan penggunaan teknologi informasi, termasuk sistem pelaporan berbasis daring.
Implementasi sistem digital diharapkan meningkatkan transparansi dan mempercepat deteksi penyimpangan.
Secara keseluruhan, sinergi antara ESDM, Bareskrim, dan lembaga terkait diharapkan dapat menutup celah penyalahgunaan, melindungi anggaran negara, serta memastikan subsidi sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan