Media Kampung – 08 April 2026 | Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD), Ghimoyo, mengungkap hambatan serius dalam memperoleh kemasan plastik pada rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI di Senayan, Selasa 7 April 2026.
Ia menyatakan bahwa pabrik pembuat kemasan kini menghadapi kekurangan biji plastik, bahan baku utama yang kini langka.
Kekurangan tersebut menurunkan kapasitas produksi kemasan bagi beras, pupuk, dan minyak goreng yang diolah oleh ID FOOD.
Ghimoyo menekankan bahwa seluruh produk pangan perusahaan bergantung pada karung plastik dan kemasan kiloan.
Tanpa pasokan kemasan yang cukup, distribusi barang ke pasar domestik berpotensi terhambat.
Situasi ini diperparah oleh kenaikan harga kantong plastik di pasar tradisional, seperti yang tercatat di Pasar Anyar, Tangerang.
Pedagang melaporkan kenaikan Rp5.000 hingga Rp10.000 per pak, tergantung ukuran, akibat gangguan impor bahan baku dari Timur Tengah.
Impor biji plastik yang sebelumnya stabil kini terhambat oleh regulasi dan logistik internasional.
Akibatnya, produsen lokal harus menanggung biaya tambahan atau mencari alternatif bahan.
Ghimoyo meminta Komisi IV DPR RI untuk mempertimbangkan subsidi logistik guna menstabilkan rantai pasok.
Subsidi tersebut diharapkan dapat menurunkan beban biaya transportasi bahan baku ke pabrik.
Ia menambahkan bahwa dukungan pemerintah penting untuk menjaga pasokan pangan ke wilayah Indonesia Timur dan daerah 3T.
Tanpa intervensi, distribusi pangan ke daerah terpencil berisiko terganggu, memicu kelangkaan di pasar lokal.
Menurut data pasar, wilayah 3T mencakup lebih dari 30% wilayah Indonesia dengan infrastruktur terbatas.
Masalah kemasan plastik menjadi faktor kritis yang dapat memperpanjang waktu pengiriman ke daerah tersebut.
Ghimoyo mengingatkan bahwa sektor agribisnis nasional sangat bergantung pada kemasan yang kuat dan aman.
Ketidakstabilan pasokan kemasan dapat memengaruhi kualitas dan keamanan produk akhir.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat mempercepat aliran bahan baku plastik ke dalam negeri.
Selain subsidi, Ghimoyo mengusulkan peninjauan kembali kebijakan impor bahan baku plastik.
Ia berharap kebijakan yang lebih fleksibel dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber regional.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa masalah ini mencerminkan kerentanan rantai pasok global.
Ketergantungan pada impor bahan baku menjadi titik lemah ketika terjadi gejolak pasar internasional.
Solusi jangka panjang meliputi pengembangan produksi biji plastik domestik.
Pemerintah telah merencanakan investasi dalam fasilitas daur ulang plastik untuk menambah pasokan.
Namun, pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan waktu dan investasi signifikan.
Ghimoyo menegaskan bahwa langkah cepat diperlukan untuk mengatasi krisis kemasan saat ini.
Ia menutup pertemuan dengan harapan DPR dapat menyetujui paket bantuan logistik dan kebijakan impor yang lebih lunak.
Jika dukungan terwujud, ID FOOD siap meningkatkan produksi dan memperkuat distribusi ke seluruh Indonesia.
Kondisi ini menegaskan pentingnya sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengatasi tantangan logistik nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan