Media Kampung – 07 April 2026 | Jakarta, 7 Juni 2024 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa program Menata Bangun Gedung (MBG) dapat menyumbang lebih dari satu persen pertumbuhan ekonomi nasional.
Program tersebut dirancang untuk menggerakkan sektor konstruksi, properti, dan manufaktur melalui insentif fiskal dan penyederhanaan perizinan.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini akan membuka lapangan kerja bagi sekitar satu juta tenaga kerja terampil maupun tidak terampil.
Target penciptaan lapangan kerja tersebut mencakup pekerja di bidang arsitektur, teknik sipil, pemasangan material, serta layanan pendukung proyek.
Ia menambahkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran yang masih berada di atas 5 persen.
Pemerintah menargetkan investasi asing langsung (FDI) sebesar US$10 miliar ke dalam proyek MBG selama tiga tahun ke depan.
Dana tersebut diproyeksikan akan memperkuat aliran modal ke sektor infrastruktur, sekaligus mendorong pertumbuhan daerah melalui pembangunan gedung-gedung komersial dan perumahan.
Purbaya mengingatkan bahwa realisasi manfaat ekonomi MBG sangat tergantung pada koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku industri.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengalokasian dana serta pengawasan kualitas konstruksi untuk menghindari pemborosan.
Sebagai contoh, pemerintah telah menyiapkan standar teknis yang mengintegrasikan prinsip bangunan hijau dan efisiensi energi.
Standar tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya operasional gedung hingga 15 persen dalam jangka panjang.
Kementerian Keuangan juga menyiapkan skema pembiayaan berbasis obligasi hijau untuk menarik investor yang peduli lingkungan.
Skema ini memungkinkan perusahaan konstruksi mengakses dana dengan bunga lebih rendah dibandingkan pinjaman komersial tradisional.
Jika kontribusi tambahan 2 persen terwujud, total kontribusi sektor konstruksi dapat mencapai hampir 9 persen terhadap PDB nasional.
Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata 5,5 persen hingga akhir dekade.
Purbaya menilai bahwa MBG menjadi salah satu pilar utama dalam rangka mengimbangi perlambatan global dan volatilitas pasar komoditas.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak bersifat proteksionis, melainkan membuka peluang bagi perusahaan asing yang ingin berpartisipasi.
Dengan menurunkan hambatan birokrasi, pemerintah berharap proses perizinan dapat dipersingkat dari rata-rata 12 bulan menjadi 4 bulan.
Pengurangan waktu perizinan diproyeksikan akan meningkatkan kepastian investasi dan mempercepat penyelesaian proyek.
Kementerian Keuangan menyiapkan portal digital terpusat untuk memantau progres tiap proyek MBG secara real time.
Portal tersebut akan menampilkan data tentang alokasi anggaran, jadwal konstruksi, serta kepatuhan terhadap standar lingkungan.
Penggunaan teknologi digital diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir praktik korupsi.
Purbaya menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif memerlukan dukungan semua pihak, termasuk swasta, akademisi, dan masyarakat.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam mewujudkan gedung-gedung yang produktif, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat sosial.
Dengan demikian, program MBG dapat menjadi katalisator bagi percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi serta memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan