Media Kampung – 05 April 2026 | Yenny Wahid, tokoh sosial‑politik, menyoroti dampak krisis energi yang kini dirasakan di dapur rumah tangga Indonesia. Ia menekankan bahwa perempuan menjadi kelompok paling rentan.
Ia menuntut pemerintah mempercepat kebijakan penanggulangan energi agar tidak meluas ke sektor lain. Langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban perempuan yang biasanya mengelola urusan dapur.
“Jika krisis ini tak ditangani secara cepat, perempuan akan semakin terbebani dalam menyuplai kebutuhan harian,” kata Yenny Wahid dalam sebuah konferensi pers. Pernyataan itu menegaskan urgensi aksi pemerintah.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi listrik rumah tangga meningkat 12 persen pada kuartal terakhir. Peningkatan ini terjadi bersamaan dengan penurunan pendapatan rata‑rata akibat inflasi.
Kenaikan tarif listrik berdampak langsung pada biaya memasak, menghangatkan air, dan penggunaan peralatan rumah tangga. Pada keluarga berpendapatan rendah, beban ini dapat menyerap hingga 8 persen dari total pengeluaran bulanan.
Perempuan, yang biasanya menjadi penanggung jawab utama dalam penyediaan makanan, kini harus menyesuaikan pola memasak. Beberapa rumah tangga beralih ke metode tradisional yang lebih hemat energi namun kurang efisien.
Wahid menambahkan bahwa kebijakan energi harus mempertimbangkan aspek gender. Tanpa pendekatan yang sensitif, program bantuan dapat gagal menjangkau target yang paling membutuhkan.
Pemerintah telah mengumumkan paket subsidi listrik untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Namun, proses verifikasi data masih lambat, menyulitkan perempuan di daerah terpencil untuk mendapat manfaat.
Organisasi masyarakat sipil mengusulkan program pelatihan penggunaan peralatan hemat energi bagi perempuan. Inisiatif tersebut diharapkan dapat mengurangi konsumsi listrik tanpa mengorbankan kualitas makanan.
Sektor energi juga menghadapi tekanan pasokan gas alam yang menurun akibat gangguan produksi. Kekurangan gas memperparah masalah memasak di wilayah yang masih mengandalkan kompor gas.
Di beberapa kota besar, warga melaporkan pemadaman listrik yang lebih sering pada jam sibuk. Kejadian ini memaksa ibu rumah tangga menunda atau mengubah jadwal memasak.
Wahid menilai bahwa koordinasi antar kementerian harus ditingkatkan untuk mengatasi masalah secara terintegrasi. Kementerian Energi, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perindustrian perlu menyelaraskan program mereka.
Ia juga meminta agar alokasi anggaran energi diarahkan pada solusi jangka panjang, seperti pengembangan energi terbarukan. Investasi pada panel surya rumah tangga dapat mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik konvensional.
Analisis ekonom menunjukkan bahwa setiap penurunan 1 persen dalam konsumsi energi rumah tangga dapat menghemat miliaran rupiah bagi negara. Penghematan ini dapat dialokasikan kembali untuk program kesejahteraan sosial.
Meskipun demikian, tantangan implementasi masih besar. Infrastruktur di daerah pedesaan sering tidak mendukung pemasangan teknologi baru.
yenny wahid mengakhiri pernyataannya dengan harapan agar pemerintah tidak menunda langkah konkret. Ia menegaskan bahwa perempuan tidak boleh menjadi korban tambahan dalam krisis energi.
Jika kebijakan tepat waktu diterapkan, dampak pada dapur rumah tangga dapat diminimalkan. Hal ini akan menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan keluarga.
Pemerintah dijadwalkan mengeluarkan regulasi baru pada kuartal berikutnya. Pengawasan pelaksanaan akan menjadi faktor kunci keberhasilan program.
Pada akhirnya, penanganan krisis energi memerlukan sinergi antara kebijakan nasional, partisipasi masyarakat, dan inovasi teknologi. Keberhasilan upaya ini akan menentukan tingkat kerentanan perempuan di masa depan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan