Media Kampung – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri untuk mengkaji peluang penghematan anggaran energi, khususnya pada konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan kelistrikan nasional. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas terkait perkembangan makroekonomi di Istana Kepresidenan Bogor.
Di tengah upaya itu, penyedia indeks global FTSE Russell memutuskan mempertahankan posisi pasar modal Indonesia dalam klasifikasi Secondary Emerging Market tanpa memasukkannya ke daftar pemantauan atau Watch List. Keputusan evaluasi berkala per November 2026 itu menjadi salah satu sorotan pasar sepanjang akhir pekan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa fondasi makroekonomi domestik masih menunjukkan resiliensi yang solid. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 5,47 persen, didukung laju inflasi tahunan yang terjaga di kisaran 3,3 persen.
Dari sisi ketahanan eksternal, cadangan devisa Indonesia berada di level aman sebesar USD 146 miliar, setara pembiayaan 5,3 bulan impor. Sementara itu, optimisme sektor riil tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen di atas 118 dan Purchasing Managers Index manufaktur yang menyentuh level ekspansif 54.
Pemerintah juga menyoroti dinamika inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food agar tetap stabil. Nilai Tukar Petani yang berada di level 133 diharapkan tetap memberikan keuntungan optimal bagi produsen pangan.
Selain efisiensi energi, akselerasi pasokan pangan domestik menjadi fokus utama pemerintah untuk menjaga daya beli publik. Prabowo mendorong percepatan operasionalisasi pabrik pakan ternak atau feedmeal milik BUMN serta pengembangan fasilitas peternakan ayam terintegrasi yang ditargetkan mulai berproduksi lebih cepat dari proyeksi awal tahun depan.
Langkah tersebut dirancang untuk menekan biaya input produksi pangan dan memitigasi risiko volatilitas harga pangan terhadap laju inflasi ke depan.
Keputusan FTSE Russell mempertahankan status Indonesia di Secondary Emerging Market disebut mencerminkan apresiasi lembaga internasional terhadap konsistensi otoritas domestik dalam mendorong reformasi struktural. Status ini menjadi penting karena berpengaruh terhadap persepsi investor global terhadap pasar modal Indonesia.













