Media Kampung – Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji model family office di delapan negara untuk merumuskan skema yang cocok diterapkan di Indonesia. Kajian itu disebut sebagai upaya agar family office tidak dijadikan sebagai tax haven.
“Kalau itu kita, kan, sudah melihat international best practice saja. Jadi bagaimana yang terjadi di Singapura, kita belajar bagaimana yang terjadi di Abu Dhabi, di Dubai, di Gujarat. Ada delapan negara yang kita buat studi,” kata Luhut usai rapat di Kantor DEN di Jakarta Pusat, Selasa (27/10).
Menurut Luhut, pemerintah belum memutuskan bentuk final skema tersebut. Ia menyebut model yang akan dijalankan masih dalam tahap perumusan agar sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
“Dari situ kita rumuskan kira-kira mana yang paling cocok buat kita,” imbuhnya.
Luhut juga memperkirakan konflik di Timur Tengah berpotensi berlanjut selama dua hingga tiga tahun ke depan. Dalam skenario terburuk, harga minyak dunia disebut masih akan tetap tinggi.
“Kita tidak melihat ada harapan untuk segera berdamai dalam 2-3 tahun ke depan. Ya, kita berharap lebih cepat, tapi kita membuat worst case scenario, kalau itu terjadi, maka harga minyak itu tetap akan tinggi,” tambahnya.
Ia menambahkan, ketidakpastian geopolitik menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya Indonesia menarik investor asing. Sejumlah orang kaya, termasuk dari kawasan Timur Tengah, disebut telah menemuinya dan menyampaikan minat mempertimbangkan Indonesia sebagai lokasi investasi.
Menurut Luhut, Bali secara khusus juga disebut sebagai salah satu lokasi yang diminati. Namun, para calon investor itu turut mempertanyakan kepastian hukum di Indonesia. Karena itu, kepastian hukum dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam menyiapkan ekosistem investasi dan merumuskan model family office.












