Menaker Ungkap 1.590 Laporan Pelanggaran THR 2026, Ribuan Pengaduan Masuk Posko

Media Kampung – 10 April 2026 | Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan bahwa sebanyak 1.590 laporan pelanggaran THR tahun 2026 telah diterima melalui posko pengaduan.

Data ini diungkap pada konferensi pers di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, menandakan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Posko yang dikelola oleh Kementerian menerima total ribuan pengaduan sejak awal tahun, mencakup berbagai sektor industri dan daerah.

Pemerintah menegaskan bahwa setiap laporan akan diproses sesuai prosedur hukum, termasuk penyelidikan dan sanksi administratif bila terbukti melanggar.

Yassierli menambahkan bahwa Kementerian telah memperkuat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja daerah untuk mempercepat verifikasi data.

Selama tiga bulan terakhir, tim posko melakukan verifikasi awal terhadap 60% laporan, mengidentifikasi 350 kasus dengan bukti pembayaran yang tidak sesuai.

Untuk kasus yang terbukti, Kementerian akan mengeluarkan peringatan tertulis, denda administratif, hingga rekomendasi penghentian operasional bagi pelanggar berat.

Pemerintah juga membuka jalur mediasi antara pekerja dan pemberi kerja untuk menyelesaikan sengketa secara cepat sebelum proses hukum dijalankan.

Menteri menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal tentang THR, demi menjaga kesejahteraan tenaga kerja menjelang akhir tahun.

Data ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi regulator dalam menilai efektivitas kebijakan THR dan memperbaiki mekanisme pelaporan di masa depan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian berencana mengeluarkan pedoman digital baru yang memungkinkan pekerja melaporkan pelanggaran melalui aplikasi seluler.