Media Kampung – 08 April 2026 | Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas hasil penyelidikan yang mengungkap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di sejumlah wilayah.
Penindakan tersebut mencakup jaringan distribusi ilegal yang merugikan anggaran negara dan mengancam ketersediaan bahan bakar bagi konsumen.
Djoko menegaskan pentingnya sinergi antara regulator energi dan aparat penegak hukum untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh oknum.
Bareskrim Polri melalui satuan Reserse Kriminal Korupsi (Rakor) melaporkan bahwa sejumlah pelaku mengalihkan BBM bersubsidi ke pasar gelap dengan modus penjualan kembali.
Pada kasus LPG, penyelidikan menemukan praktik pencurian tabung serta penyalahgunaan kuota subsidi yang dijual kembali dengan harga pasar.
Total nilai kerugian yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, meski angka pasti masih dalam proses verifikasi.
Penangkapan dan penyitaan barang bukti dilakukan di beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan langkah-langkah pengawasan tambahan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
SKK Migas berkomitmen meningkatkan sistem pelaporan dan monitoring aliran BBM serta LPG melalui teknologi digital.
Djoko menambahkan bahwa transparansi data distribusi menjadi kunci untuk mendeteksi anomali sejak dini.
Pemerintah pusat juga sedang meninjau kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan.
Pada tahun sebelumnya, beberapa kasus serupa menggerogoti kepercayaan publik terhadap program subsidi pemerintah.
Upaya penegakan hukum diharapkan dapat memulihkan kepercayaan serta menegakkan keadilan bagi konsumen yang terkena dampak.
Bareskrim Polri menyatakan akan melanjutkan penyidikan terhadap jaringan yang masih beroperasi secara tersembunyi.
Kerjasama lintas lembaga diharapkan dapat memperkuat basis intelijen serta mempercepat proses penindakan.
Djoko menutup dengan menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan energi, untuk menjaga integritas pasar BBM dan LPG.
Ia berharap langkah ini menjadi contoh bagi instansi lain dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan sumber daya negara.
Dengan aksi tegas Bareskrim Polri dan dukungan regulator, diharapkan penyalahgunaan subsidi energi dapat diminimalisir demi kepentingan rakyat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan