Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang penanaman kelapa sawit di wilayah Jawa Barat dengan alasan keterbatasan lahan dan potensi ancaman lingkungan. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK yang ditandatangani pada Senin (29/12/2025).
Dedi menilai karakteristik wilayah Jawa Barat yang relatif sempit tidak sejalan dengan kebutuhan perkebunan kelapa sawit yang memerlukan lahan luas serta pasokan air dalam jumlah besar. Ia berpandangan, ekspansi sawit berisiko memicu krisis air dan memperburuk kerusakan lingkungan, sehingga lebih tepat digantikan dengan komoditas lain seperti teh, karet, kopi, kina, atau kakao.
Selain melarang penanaman baru, Dedi juga menginstruksikan agar lahan yang terlanjur ditanami sawit dialihfungsikan secara bertahap ke komoditas lain yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi ekologis Jawa Barat. Menurutnya, tanaman yang tidak berada di habitat dan peruntukan semestinya perlu diganti demi menjaga keseimbangan lingkungan.
Namun kebijakan tersebut mendapat kritik dari kalangan akademisi. Guru Besar Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB University, Suwardi, menilai larangan penanaman sawit di Jawa Barat tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang memadai. Ia menyebut, secara geografis dan iklim, terutama di wilayah barat Jawa Barat, tanaman kelapa sawit justru dapat tumbuh dengan baik.
Suwardi menjelaskan, anggapan bahwa kelapa sawit boros air tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, tingkat kebutuhan air tanaman dapat dilihat dari proses transpirasi daun, dan dalam hal ini sawit dinilai memiliki tingkat transpirasi yang sebanding dengan tanaman perkebunan lain seperti karet dan kakao.
Ia juga menegaskan bahwa kelapa sawit memiliki sistem perakaran serabut yang tidak menyerap air secara berlebihan dan umumnya ditanam di dataran rendah yang relatif datar. Dengan kondisi tersebut, Suwardi menilai tidak ada korelasi langsung antara kebun sawit dan terjadinya banjir maupun longsor di wilayah Jawa Barat.
Selain aspek lingkungan, faktor ekonomi turut menjadi pertimbangan petani dalam memilih komoditas sawit. Suwardi menyebut, dari sisi pendapatan, kelapa sawit memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibanding tanaman perkebunan lain, dengan potensi penghasilan jutaan rupiah per hektare setiap bulan.
Ia mencontohkan, sejumlah perkebunan karet milik BUMN di Jawa Barat telah dialihkan menjadi kebun sawit karena dinilai lebih menguntungkan. Oleh karena itu, kebijakan pencabutan sawit dan penggantian komoditas lain berpotensi mendapat penolakan dari petani jika tidak disertai solusi ekonomi yang jelas. (balqis).
Tinggalkan Balasan