MUNA BARAT, SULAWESI TENGGARA – Pelantikan sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali menjadi sorotan publik. Kebijakan tersebut dinilai bertolak belakang dengan komitmen awal kepala daerah yang sebelumnya menyatakan akan memprioritaskan pengisian jabatan strategis bagi aparatur sipil negara (ASN) putra daerah.
Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Muna Barat itu dipimpin oleh Wakil Bupati Muna Barat yang mewakili Bupati. Namun, keputusan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk pemerhati kebijakan daerah.
Pemerhati Muna Barat, La Ode Junaim, menilai langkah pemerintah daerah mencerminkan inkonsistensi dalam menjalankan janji politik. Ia menyoroti dominasi pejabat yang berasal dari luar daerah dalam pelantikan tersebut, yang menurutnya berpotensi mengabaikan potensi sumber daya manusia lokal.
“Ini bukan semata soal pelantikan jabatan, tetapi menyangkut komitmen dan integritas kepemimpinan. Janji untuk memberikan ruang lebih besar bagi pejabat putra daerah seolah hanya menjadi narasi politik tanpa implementasi,” ujar Junaim, Minggu (29/12/2025).
Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko melemahkan motivasi ASN lokal yang selama ini telah mengabdi dan meniti karier di Muna Barat. Padahal, ia meyakini banyak ASN daerah yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan pengalaman untuk mengemban jabatan strategis.
“Ketika ASN lokal terus tersisihkan, maka kepercayaan internal birokrasi bisa terkikis. Pemerintah seharusnya hadir membangun harapan dan keadilan, bukan justru menimbulkan kekecewaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Junaim menegaskan bahwa janji politik merupakan kontrak moral antara pemimpin dan masyarakat. Ketidakkonsistenan dalam menepati komitmen tersebut, menurutnya, dapat berdampak pada melemahnya kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
“Pemimpin yang tidak konsisten akan sulit menciptakan pemerintahan yang efektif. Ketidakjelasan arah kebijakan hanya akan berimbas pada terganggunya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Muna Barat belum memberikan pernyataan resmi menanggapi kritik yang berkembang di ruang publik. (//Tim)
Tinggalkan Balasan