BANYUWANGI – Digitalisasi Bansos Banyuwangi resmi ditetapkan sebagai model nasional setelah sukses menjalani tahap piloting. Atas capaian itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diminta pemerintah pusat untuk membagikan pengalaman kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia dalam forum nasional yang digelar Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Kamis (4/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Kemendagri itu dihadiri para menteri, pejabat tinggi negara, dan 900 peserta, baik daring maupun luring.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Ipuk untuk menyampaikan strategi Banyuwangi dalam menjalankan piloting agar dapat diadopsi daerah lain.
“Kami minta kepada Bupati Banyuwangi untuk berbagi pengalaman kepada seluruh pemerintah daerah, khususnya dalam mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan piloting tahun 2026,” ujar Tito.
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan juga memberikan apresiasi. Ia menyebut keberhasilan Banyuwangi telah dilaporkan kepada Presiden. “Keberhasilan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Presiden. Selanjutnya akan diterapkan ke 32 daerah dan secara nasional pada Oktober 2026,” kata Luhut.
Luhut menilai pola kerja Banyuwangi sebagai contoh baik, terutama karena pelibatan berbagai unsur daerah yang bekerja secara kolektif. “Bagus ini Banyuwangi bekerja sebagai tim. Pendampingan ASN memang perlu dilakukan. Saya harap semua daerah bisa seperti Banyuwangi,” ujarnya.
Bupati Ipuk kemudian memaparkan strategi Banyuwangi dalam mempercepat pendaftaran masyarakat pada sistem Parlinsos Digital. “Kami jemput bola, turun langsung membantu warga yang membutuhkan bansos, terutama mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki handphone,” kata Ipuk.
Ipuk menjelaskan bahwa Banyuwangi mengerahkan ribuan agen perlinsos digital yang terdiri dari pendamping PKH, operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kader dasawisma, camat, lurah, dan ASN perangkat daerah.
“Pelibatan agen ini untuk mengatasi keterbatasan akses teknologi, terutama bagi lansia yang tak bisa mendaftar sendiri. Prinsipnya bukan sekadar mengejar angka pendaftar, tetapi memastikan warga yang benar-benar membutuhkan dapat mendaftarkan diri,” jelas Ipuk.
Kinerja Banyuwangi mendapat pengakuan dari Sekjen Kemensos Robben Rico. Ia menyebut Banyuwangi mencatatkan input yang melampaui target. “Pendaftaran yang dilakukan dari 18 September hingga 15 Oktober mencapai 359 ribu orang, melebihi target awal 320 ribu,” ujarnya.
Keberhasilan Banyuwangi dalam piloting digitalisasi bansos kini menjadi rujukan nasional dalam implementasi sistem baru yang akan mulai digulirkan luas pada 2026.
Tinggalkan Balasan