Media Kampung, Serang – Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak cukup mengandalkan kebijakan dan penanganan korban. Perubahan cara pandang, kebiasaan, serta relasi gender di lingkungan keluarga dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk memutus praktik kekerasan yang masih kerap dianggap wajar.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama United Nations Population Fund (UNFPA) dan Yayasan PULIH mendorong perubahan norma sosial tersebut melalui program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta praktik berbahaya di Kabupaten Serang.
Ketiga lembaga menggelar pemantauan dan evaluasi akhir program tersebut di Horison TC-UPI Serang, Sabtu (21/11/2026). Forum ini mengevaluasi pelaksanaan program selama Juni hingga November 2026 sekaligus merumuskan langkah lanjutan agar upaya pencegahan kekerasan tetap berjalan di tingkat komunitas.
Pelaksana kegiatan dari Yayasan PULIH, Zahra Ayu, mengatakan evaluasi menjadi bagian penting untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta menyusun rekomendasi agar program tidak berhenti setelah kegiatan berakhir.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk meninjau pelaksanaan program, mengidentifikasi capaian dan tantangan, mendokumentasikan praktik baik serta pembelajaran, sekaligus merumuskan rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) guna memastikan keberlanjutan upaya pencegahan kekerasan di tingkat komunitas,” katanya.
Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Indonesia melalui KPPPA dengan UNFPA dalam siklus program ke-11 periode 2026-2030. Yayasan PULIH bertindak sebagai mitra pelaksana melalui mekanisme Swakelola Tipe III dengan dukungan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DKBP3A) Kabupaten Serang.
Kabupaten Serang menjadi salah satu wilayah percontohan program dengan intervensi di Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang, dan Desa Padasuka, Kecamatan Baros. Program ini menyasar penguatan kapasitas masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta berbagai praktik berbahaya.
Zahra menjelaskan, program tersebut tidak sekadar membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang kekerasan, tetapi juga mengajak warga membongkar norma sosial dan gender yang selama ini berpotensi melanggengkan ketidaksetaraan dan kekerasan.
“Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi juga mendorong perubahan norma sosial dan gender yang dapat melanggengkan ketidaksetaraan dan kekerasan,” jelasnya.
Sejumlah intervensi dilakukan melalui pelatihan Gender Transformative Approach (GTA) atau pendekatan gender transformatif, literasi digital, penguatan kapasitas fasilitator komunitas, serta diskusi kelompok yang melibatkan remaja dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.












