Media Kampung, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerima sejumlah keluhan dan masukan dari perwakilan kurir online yang tergabung dalam Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI). Aspirasi tersebut berkaitan dengan pengaturan biaya pengantaran barang dan makanan.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026). Menurut Meutya, masukan dari para kurir menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.

“Tapi pada prinsipnya gini Bapak Ibu, terima kasih masukannya. Ini menjadi masukan yang penting untuk kita,” kata Meutya dalam pertemuan tersebut.

Meutya menjelaskan, pembahasan mengenai kebijakan itu sebelumnya telah dilakukan bersama sejumlah kementerian hingga Oktober 2026. Karena itu, pemerintah masih membuka ruang untuk menerima aspirasi dari kelompok-kelompok terkait.

“Dan memang kemarin sampai Oktober, Pak Timbul kita masih di DPR berdiskusi dengan menteri-menteri lain. Jadi ini kan sebetulnya baru final di Oktober. Makanya suratnya di Oktober itu baru kita terima hari ini,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Meutya meminta para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online (kurol) memperkuat koordinasi agar aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah lebih seragam. Menurutnya, perbedaan usulan dari berbagai kelompok berpotensi menyulitkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

“Teman-teman baik itu di ojol atau kurol tolong juga bersepakat atas satu masukan yang lebih apa ya Lebih terkoordinasi. Supaya kami juga enggak bingung karena nanti setiap kelompok masukannya ini masih berbeda-beda,” ungkapnya.

“Jadi tolong mungkin lebih diseragamkan, komunikasi di antara teman-teman tolong diperkuat, Pak Mahmud,” lanjut Meutya.

Meutya menyatakan sejumlah masukan dari para kurir sebenarnya telah masuk dalam pertimbangan pemerintah. Di antaranya biaya penanganan barang (handling), biaya tunggu (waiting), serta biaya berdasarkan tingkat risiko pengantaran.

“Kemudian yang kedua nanti kita terima dengan lapang hati. Yang kedua Kemkomdigi juga senang tadi dapat masukan dan sebelumnya memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang memang memasukkan pertama biaya handling dan waiting,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan dimensi, berat, hingga nilai barang sebagai komponen dalam penghitungan biaya pengiriman.

“Kemudian biaya risk base atau risiko. Nah, dari risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ,” kata Meutya.

Meutya menyebut nilai barang juga menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji. Namun, ia mengingatkan bahwa penilaian terhadap setiap barang berpotensi menambah proses administrasi dan memperpanjang waktu pengiriman.

“Nilai barang nanti kita pertimbangkan juga ya karena kalau setiap barang dinilai itu juga nanti Pak Timbul akan ada prosesnya juga yang khawatirnya cukup lama. Tapi intinya kita sudah masukkan juga biaya risiko,” tuturnya.