Media Kampung, Cilegon – Sekretaris Daerah Kota Cilegon Aziz Setia Ade Putra angkat bicara menanggapi isu potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon yang disebut mencapai Rp120 miliar pada akhir tahun anggaran 2026. Aziz mempertanyakan dasar penghitungan angka tersebut dan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cilegon belum mengeluarkan angka final terkait potensi defisit.

Ia bahkan meminta pihak yang menyebarkan informasi itu menunjukkan rincian hitungannya. “Hitungan siapa itu? Coba saja kasih ke saya hitung-hitungannya dari mana. Belum ada perhitungan potensi berapa defisitnya karena kita tetap masih berupaya,” ujar Aziz saat diwawancarai wartawan di Cilegon, Kamis (19/11/2026).

Menurut Aziz, jika merujuk pada potensi selisih pendapatan yang memicu kekhawatiran defisit, hal itu murni berasal dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang realisasinya belum mencapai target. Sementara sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dinilai masih berjalan sesuai rencana.

“Kalau misalnya dari hitungan, ya dari target BPHTB saja sih seperti itu saja. BPHTB targetnya berapa, realisasi berapa, kurang lebih seperti itu. Yang lainnya sih sesuai,” jelasnya.

Aziz mengakui sektor BPHTB memang bergantung pada aktivitas transaksi jual beli tanah dan bangunan di masyarakat yang tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah. Karena itu, melesetnya target BPHTB tahun ini akan menjadi bahan evaluasi serius agar penetapan target di tahun mendatang lebih rasional dan disesuaikan dengan tren tahun-tahun sebelumnya.

Guna menghindari defisit anggaran dan memastikan kas daerah tetap aman hingga tutup buku Desember mendatang, Pemkot Cilegon menerapkan strategi pengendalian belanja secara ketat. Pemkot memilih menahan pos belanja yang tidak mendesak dan memfokuskan anggaran pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Aziz menegaskan mekanisme rasionalisasi anggaran sudah tidak berlaku di penghujung tahun, sehingga langkah yang ditempuh saat ini adalah mengatur skala prioritas dan arus kas terhadap potensi anggaran yang tersedia.

“Kalau sekarang kan tinggal mengatur mana yang prioritas kita lanjutkan, mana yang kita hold dulu. Kewajiban-kewajiban kita akan penuhi dulu di bulan Desember sampai dengan akhir, baru sisanya nanti untuk yang lainnya,” tegasnya.

Di sisi lain, untuk menambal kekurangan pendapatan dari sektor BPHTB sekaligus menekan potensi defisit, Pemkot Cilegon tengah menggenjot penagihan piutang pajak daerah di sisa waktu lebih dari satu bulan ke depan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Aziz memastikan Pemkot Cilegon tidak akan mengalami gagal bayar terhadap kewajiban rutin, hak pegawai, maupun pembayaran proyek fisik kepada pihak ketiga. Terkait proyek pembangunan seperti taman di kawasan Bonang yang sempat disorot, Aziz menjamin pembayaran tetap dilakukan secara proporsional.