Media Kampung, Yogyakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM PTNU DIY) mengecam segala bentuk anarkisme, kekerasan, pembakaran, perusakan fasilitas umum, serta provokasi yang mencederai nilai demokrasi dalam penyampaian aspirasi di muka umum. Sikap itu disampaikan Koordinator Wilayah BEM PTNU DIY, Tegar Pradana, melalui siaran pers yang diterima kumparan pada Rabu (18/11).
Tegar menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Namun menurutnya, kebebasan tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan, pembakaran, perusakan fasilitas publik, maupun tindakan lain yang membahayakan keselamatan masyarakat.
“Demonstrasi seharusnya menjadi ruang untuk menyampaikan kritik, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta mendorong perubahan kebijakan. Bukan justru menjadi ruang tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas dan mencederai perjuangan mahasiswa. Jangan sampai aspirasi yang seharusnya membawa perubahan justru dibajak oleh tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat,” kata Tegar.
BEM PTNU DIY juga menyoroti temuan sejumlah barang yang diduga tidak berkaitan dengan kebutuhan penyampaian aspirasi, seperti senjata tajam, bom molotov, gotri, petasan, dan barang-barang lainnya. Organisasi mahasiswa itu menilai keberadaan barang-barang tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari asal-usul, kepemilikan, hingga tujuan penggunaannya dalam rangkaian aksi.
Menurut BEM PTNU DIY, temuan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Polda DIY diminta melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengungkap apakah ada pihak-pihak yang sengaja mempersiapkan tindakan kekerasan maupun memprovokasi massa sehingga situasi demonstrasi berujung ricuh.
Di sisi lain, Tegar menyoroti penanganan aparat kepolisian dalam mengendalikan massa aksi. Ia menyampaikan bahwa pengendalian massa melalui tahapan Dalmas, mulai dari status hijau hingga merah, harus dipahami berdasarkan indikator eskalasi situasi keamanan dan kondisi faktual di lapangan.
BEM PTNU DIY memandang tindakan pengendalian yang dilakukan aparat merupakan bagian dari upaya merespons situasi kericuhan. Penilaian terhadap langkah tersebut, menurut organisasi itu, harus dilakukan berdasarkan kesesuaiannya dengan standar operasional prosedur Dalmas yang berlaku.
“Kita juga harus melihat apa yang terjadi sebelumnya. Ketika sebagian massa mulai melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas umum, tentu ada eskalasi situasi keamanan yang harus direspons oleh aparat,” ujar Tegar.
Dalam siaran persnya, BEM PTNU DIY menekankan pentingnya penyampaian aspirasi yang tertib dan damai. Organisasi itu berharap aksi mahasiswa tetap menjadi sarana kritik yang konstruktif, bukan ruang bagi tindakan yang merugikan masyarakat luas.













