Media Kampung, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan upah minimum 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima berbagai pihak.

Permintaan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tito menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum. Pemerintah provinsi perlu menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

Ia meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pembicaraan tripartit, yakni pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha. Dialog tersebut diharapkan menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

“Sehingga kami harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Tidak semua akan senang, tapi majority,” ucap Tito dalam keterangan tertulis.

Tito juga menegaskan Kemendagri akan mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Ia menginstruksikan jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk pemantauan dan pengawasan.

“Sehingga kami harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” jelas Tito.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa penetapan upah minimum provinsi ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Lima hari setelahnya, penetapan upah minimum sektoral provinsi dilakukan.

Adapun penetapan upah minimum kabupaten atau kota ditargetkan paling lambat 25 November 2026. Lima hari setelahnya, penetapan upah minimum sektoral kabupaten atau kota dilakukan.

“Insyaallah, hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari Badan Pusat Statistik,” tutur Yassierli.

Dengan jadwal tersebut, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar penetapan upah minimum 2027 rampung sesuai tenggat dan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja serta dunia usaha.