Media Kampung, Klaten – Sengketa perjanjian sewa-menyewa Plaza Klaten, Jawa Tengah, antara PT Matahari Makmur Sejahtera (MMS) dan Pemerintah Kabupaten Klaten semakin memanas. PT MMS yang selama ini bertindak sebagai penyewa menuding adanya dugaan praktik mafia peradilan di balik putusan yang membatalkan perjanjian sewa.
Perjanjian bernomor 028108 Nomor MMS 001KLT-PemdaI-112023 tanggal 11 Januari 2023 itu sebelumnya disepakati bersama Pemkab Klaten. PT MMS menegaskan tidak melakukan wanprestasi. Perkara ini menarik perhatian luas karena menyangkut aset publik dan investasi pihak swasta.
Perjanjian sewa-menyewa tersebut ditandatangani oleh PT MMS dan Pemerintah Kabupaten Klaten. Namun, Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan perjanjian itu. Keputusan tersebut dinilai sangat merugikan PT MMS yang telah menginvestasikan dana besar untuk membangun dan menata kawasan tersebut menjadi tempat yang produktif.
Dalam perjanjian sewa, PT MMS diberikan hak untuk mengelola lahan parkir. Namun, Pemkab Klaten secara sepihak mengambil alih lahan parkir melalui Surat Pemberitahuan No. B500.11.33651202519 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Pemkab Klaten tertanggal 27 November 2025.
PT MMS kemudian menggugat Pemkab Klaten atas tindakan tersebut ke Pengadilan Negeri Klaten sebagai pengadilan yang disepakati apabila terjadi perselisihan. Namun, PN Klaten menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang digugat PT MMS. PT MMS menilai aneh karena Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya membatalkan perjanjian sewa, sementara objek gugatan adalah lahan parkir.
Kuasa Hukum PT MMS, OC Kaligis, menyampaikan keberatannya. “Saya sebut ini mafia peradilan. Dan kenapa ini dibatalkan? Kalau dibatalkan, semua uang sewa yang sudah dibayarkan kepada Bupati, mau dikembalikan ke mana?” ungkap OC Kaligis dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media di kantornya, Senin (16/11).
Pengacara kondang ini menjelaskan bahwa perjanjian sewa sebenarnya telah disepakati oleh Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai Bupati Klaten. “Perjanjiannya bukan kita yang buat, Bupati Klaten yang membuat. Sri Mulyani yang membuat,” tegasnya.
Namun, dalam pertimbangan hukum pembatalan, disebutkan dua alasan utama, yakni tidak melalui proses lelang dan tidak menggunakan harga appraisal. OC Kaligis membantah tudingan bahwa harga sewa ditetapkan tanpa dasar. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya telah diusulkan proses lelang, tetapi Bupati menyatakan tidak ada peserta yang mengikuti lelang. Kemudian diusulkan untuk menggunakan harga appraisal.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Klaten maupun Pengadilan Tinggi Semarang mengenai tudingan tersebut. Media Kampung belum dapat memverifikasi secara independen klaim mengenai mafia peradilan yang disampaikan pihak PT MMS.














