Media Kampung, Serang – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten agar tidak menjadikan program unggulan sebagai alat kepentingan politik dengan mengabaikan rasionalitas anggaran. Dua program yang disorot adalah Sekolah Gratis dan Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).

Peneliti ICW, Eva Nurcahyani, menilai besarnya anggaran, banyaknya aktor yang terlibat, serta panjangnya rantai pengadaan membuat kedua program tersebut rawan praktik korupsi. Risiko itu semakin besar ketika pejabat tertentu menguasai pengambilan keputusan sementara akses informasi publik terbatas.

Eva mengidentifikasi tiga titik rawan penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Pertama, manipulasi sejak tahap perencanaan anggaran. Praktiknya dapat berupa penggelembungan kebutuhan, penentuan nilai proyek berdasarkan kepentingan tertentu, hingga penyusunan spesifikasi pekerjaan untuk menguntungkan penyedia barang dan jasa tertentu.

“Permainan bisa saja dimulai ketika kebutuhan dimanipulasi, nilai anggaran digelembungkan atau nilai proyek ditentukan berdasarkan kepentingan tertentu atau spesifikasi pekerjaan disusun agar menguntungkan penyedia tertentu,” kata Eva kepada BantenNews.co.id, Senin (16/11/2026).

Kedua, potensi permainan dalam rantai pengadaan barang dan jasa. ICW meminta Pemprov Banten mengantisipasi hubungan transaksional antara pejabat pemegang kewenangan dan pelaku usaha tertentu. Eva menegaskan masyarakat perlu menelusuri proses pengadaan secara menyeluruh melalui kanal informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Jika informasi yang dibutuhkan tidak tersedia, masyarakat dapat mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik.

Ketiga, penyimpangan dalam distribusi manfaat dan pertanggungjawaban anggaran. ICW mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan kepentingan politik dan bisnis memengaruhi penentuan penerima manfaat maupun pelaksanaan program.

Dalam program Sekolah Gratis, Pemprov Banten berencana menambah anggaran sekitar Rp650 miliar pada 2027. ICW meminta pemerintah membuka data sekolah penerima manfaat, jumlah peserta didik, status sekolah, hingga besaran bantuan yang diterima masing-masing sekolah. Eva menilai perluasan program dengan anggaran besar berpotensi memicu manipulasi data jika pemerintah tidak memperkuat verifikasi. Karena itu, data administrasi perlu dicocokkan dengan kondisi faktual di sekolah.

ICW juga meminta pengawasan terhadap proses pengadaan dalam program Sekolah Gratis untuk mencegah konflik kepentingan atau conflict of interest. Sementara itu, ICW menyoroti penurunan alokasi anggaran Bang Andra dari sekitar Rp200 miliar pada 2026 menjadi Rp100 miliar dalam APBD murni 2027.

Menurut Eva, Pemprov Banten harus menjelaskan dasar penurunan anggaran tersebut. Pemerintah perlu membuka apakah perubahan itu merupakan hasil evaluasi efektivitas proyek dan efisiensi belanja atau disebabkan alasan lain.