Media Kampung – Pemerintah menetapkan batas waktu pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Tenggat tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan seluruh kepala daerah.

Selain UMP, pemerintah juga menetapkan tenggat untuk Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Penetapan upah minimum tahun depan mengacu pada mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Berdasarkan keterangan Yassierli, ketentuan mengenai penetapan upah minimum tercantum dalam Pasal 137 hingga Pasal 139 aturan tersebut. Dalam aturan itu, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing daerah.

Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027

Setiap jenis upah minimum memiliki tenggat berbeda. Berikut rincian batas waktu penetapan yang disampaikan pemerintah:

  • UMP: paling lambat 21 November 2026
  • UMK: paling lambat 25 November 2026
  • UMSP: paling lambat 26 November 2026
  • UMSK: paling lambat 30 November 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kemendagri telah menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum 2027 kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sosialisasi dilakukan melalui rapat koordinasi secara hibrida dari kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11).

Tiga Variabel dalam Penghitungan

Dalam penghitungan upah minimum 2027, terdapat tiga variabel utama yang menjadi pertimbangan, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan. Formula penghitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli dalam rapat.

Untuk mendukung penghitungan yang lebih akurat, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Estimasi KHL tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Perhitungannya tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten/kota melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah. Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan upah minimum.

Ia juga menekankan pentingnya dialog sosial agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi aspirasi seluruh pemangku kepentingan. “Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” kata Yassierli.