Media Kampung, Manila – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan implementasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) setelah perjanjian tersebut resmi ditandatangani negara-negara anggota ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026). Airlangga menilai penyusunan rencana implementasi menjadi langkah penting agar kesepakatan itu dapat segera diterapkan dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing negara.
Dorongan tersebut disampaikan Airlangga dalam Pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AECC) yang berlangsung di sela-sela KTT ke-49 ASEAN. Penandatanganan DEFA oleh para menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi titik awal bagi proses penerapan kesepakatan ekonomi digital kawasan tersebut.
“Sebagai langkah penting untuk menerjemahkan komitmen DEFA ke dalam implementasi konkret, Indonesia mendukung percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan dengan mempertimbangkan kesiapan domestik masing-masing negara serta memastikan keterkaitan dan konsistensi dengan Rencana Strategis AEC 2026-2030,” ujar Airlangga dalam pertemuan tersebut.
Menurut Airlangga, DEFA diharapkan menjadi salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Implementasinya diproyeksikan dapat meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dua kali lipat, dari USD 1 triliun menjadi USD 2 triliun pada 2030.
Kesepakatan ini merupakan kelanjutan inisiatif yang mulai didorong Indonesia saat memegang Keketuaan ASEAN pada 2023. Dengan posisi itu, Indonesia menempatkan integrasi ekonomi digital sebagai salah satu agenda utama di kawasan.
Bagi Indonesia, DEFA diharapkan membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha nasional untuk menjangkau pasar di kawasan ASEAN. Peluang ini terutama menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat memanfaatkan integrasi pasar digital untuk memperluas jangkauan konsumen.
Harapan tersebut sejalan dengan proyeksi nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai USD 446 miliar pada 2035. Implementasi DEFA diharapkan mendukung pencapaian potensi itu melalui peningkatan perdagangan digital lintas negara dan penguatan ekosistem ekonomi digital nasional.
Selain memperluas pasar, perjanjian ini juga diarahkan untuk menyederhanakan proses perdagangan antarnegara. Digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta penguatan konektivitas ASEAN Single Window diharapkan dapat menekan biaya transaksi dan mempercepat proses ekspor-impor.
Di sektor pembayaran, integrasi sistem digital membuka peluang perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan ASEAN. Dengan konektivitas tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan lebih mudah bertransaksi di negara mitra, begitu pula sebaliknya bagi wisatawan dari negara ASEAN yang telah terhubung dengan sistem pembayaran serupa.
Sejumlah pekerjaan rumah masih menanti, terutama memastikan kesiapan domestik tiap negara agar komitmen DEFA tidak berhenti pada penandatanganan. Penyusunan rencana implementasi yang selaras dengan Rencana Strategis AEC 2026-2030 menjadi bagian dari upaya tersebut.













