Media Kampung, Jakarta – Kementerian Keuangan tengah mempercepat realisasi belanja negara sebesar Rp 945 triliun untuk periode November hingga Desember 2026. Langkah ini ditempuh untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV, meski sejumlah ekonom mengingatkan bahwa dorongan fiskal kali ini diperkirakan tidak sekuat kuartal sebelumnya.
Ekonom Danamon Bank, Irman Faiz, menilai percepatan belanja pemerintah di sisa 2026 berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi kuartal IV. Namun ia menekankan bahwa anggaran Rp 945,2 triliun tersebut merupakan total belanja, termasuk pembayaran bunga utang.
“Karena itu, kami melihat belanja akhir tahun membantu menjaga pertumbuhan kuartal IV, dengan proyeksi kami 5,04 persen yoy, dibandingkan 5,47 persen pada kuartal III,” kata Faiz, dikutip Minggu (15/11).
Menurut Faiz, apabila proyeksi pemerintah terealisasi, belanja di luar bunga selama Oktober hingga Desember diperkirakan mencapai sekitar Rp 1.144 triliun atau tumbuh 6,4 persen secara tahunan. Angka itu lebih lambat dibandingkan kuartal III, meskipun nominal pengeluaran pemerintah menjelang akhir tahun cukup besar.
Ia menjelaskan, besarnya dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada jenis pengeluaran dan waktu realisasinya. Pengadaan barang dan jasa serta proyek konstruksi yang terealisasi pada kuartal IV dapat memberikan dorongan lebih langsung terhadap aktivitas produksi dan pendapatan pemasok dalam negeri. Sementara itu, penyaluran bantuan sosial berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga.
Faiz menambahkan, pembayaran kompensasi energi untuk biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya lebih berdampak pada perbaikan arus kas Pertamina dan PLN, bukan pada aktivitas ekonomi baru.
Dari sisi anggaran, ia memperkirakan defisit bisa bertambah sekitar Rp 355 triliun pada November-Desember. Rencana belanja Rp 945,2 triliun pada dua bulan terakhir diimbangi oleh penerimaan yang tersirat dari outlook sekitar Rp 590 triliun.
Jika ditambahkan dengan defisit kumulatif sebesar Rp 379,3 triliun hingga akhir Oktober, defisit APBN diperkirakan mencapai sekitar Rp 734 triliun atau 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun.
“Kami memproyeksi defisit 2026 sebesar 2,89 persen PDB. Kami memperkirakan realisasi belanja meningkat menjelang tutup tahun, sementara penerimaan pajak neto berpotensi melambat seiring pencairan restitusi tahun ini yang masih tertunda,” ujar Faiz.
Ia pun mencontohkan, setiap tambahan belanja atau kekurangan penerimaan sebesar Rp 10 triliun dari outlook pemerintah dapat meningkatkan defisit sekitar 0,04 poin persentase PDB, dengan asumsi komponen lainnya tetap.
Senada, Ekonom INDEF Rizal Taufikurahman menilai percepatan belanja pemerintah sebesar Rp 945,2 triliun dapat menopang pertumbuhan ekonomi kuartal IV apabila realisasinya segera mendorong aktivitas ekonomi.
Percepatan belanja di penghujung tahun menjadi sorotan karena besarnya kebutuhan pengeluaran negara berhadapan dengan ruang fiskal yang terbatas. Realisasi yang cepat pada kuartal IV dinilai penting agar belanja tidak menumpuk di akhir periode dan dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan secara optimal.














