Media Kampung, Paris – Puluhan ribu warga Prancis turun ke jalan di berbagai kota pada Sabtu (14/11) untuk memprotes biaya hidup tinggi dan menolak rancangan undang-undang yang dinilai memperluas perlindungan hukum bagi aparat kepolisian. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 106 ribu orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri, dengan 24 ribu di antaranya berunjuk rasa di Paris.

Angka tersebut menjadi jumlah terendah dalam beberapa pekan terakhir. Namun, serikat mahasiswa memperkirakan massa jauh lebih besar, mencapai 200 ribu orang, dengan hampir separuh berkumpul di ibu kota. Perbedaan data ini mencerminkan ketegangan yang masih berlangsung antara pemerintah dan kelompok penggerak aksi.

Aksi melibatkan berbagai kelompok, mulai dari pelajar, serikat pekerja, hingga aktivis gerakan Rompi Kuning. Sejumlah demonstran mengibarkan bendera Prancis dan memanjat patung saat menyampaikan aspirasi. Di Paris, massa meneriakkan slogan “Tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian”. Sebagian lain menuntut Presiden Emmanuel Macron mundur dan menyuarakan slogan “Semua orang membenci polisi”. Ada pula demonstran yang membawa boneka berukuran besar dengan topi bertuliskan “Lord Macron”.

Salah satu isu utama yang memicu demonstrasi adalah RUU di parlemen yang mengatur perlindungan hukum bagi polisi ketika menggunakan senjata api. Para pendukung aturan tersebut, termasuk partai sayap kanan yang dipimpin kandidat presiden Marine Le Pen, menilai perubahan itu diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada petugas. RUU tersebut mengatur asumsi bahwa polisi bertindak dalam rangka membela diri ketika menggunakan senjata.

Kelompok aktivis menilai ketentuan itu berisiko membuat polisi lebih sulit dimintai pertanggungjawaban ketika menggunakan kekuatan secara berlebihan. Mereka khawatir aturan tersebut menghambat penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat. Adrien, pemain selo berusia 20 tahun yang bergabung dengan orkestra sukarelawan dalam demonstrasi di Paris, mengatakan penolakan terhadap RUU tersebut menjadi salah satu fokus aksi. “Kami merasa takut saat datang ke unjuk rasa,” katanya.

Gelombang demonstrasi dan aksi blokade sekolah menengah telah berlangsung lebih dari sebulan. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya dukungan terhadap kelompok sayap kanan dalam jajak pendapat menjelang pemilihan presiden Prancis tahun depan. Pemilu tersebut akan menentukan pengganti Macron, yang menjabat sejak 2017.