Media Kampung, Jakarta – Pemerintah mulai melakukan verifikasi dan validasi anggaran pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan sebanyak 5.863 gerai telah mendapatkan berita acara verifikasi dan validasi, sementara 11.185 gerai masih dalam proses.
Dari total 30.132 gerai yang selesai dibangun, proses validasi menjadi syarat sebelum pembayaran anggaran disalurkan kepada bank BUMN atau Himpunan Bank Negara (Himbara). Suahasil memastikan pembayaran dilakukan sesuai tata kelola dan bertahap berdasarkan tagihan yang masuk ke Kementerian Keuangan.
“Anggaran pembangunan KDMP yang telah tersedia sejak awal APBN 2026 akan kita pastikan pembayarannya sesuai dengan tata kelola setelah proses pembangunan, proses verifikasi, proses validasi yang sekarang sedang dilakukan itu tuntas,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Suahasil, anggaran pembangunan Kopdes sudah ditempatkan di Himbara dan siap disalurkan sebagai pembayaran. Total pembiayaan Kopdes mencapai Rp 240 triliun, dengan tagihan tahap pertama yang jatuh tempo mulai 25 September 2026 sebesar Rp 37 triliun.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan Kemenkeu telah menempatkan anggaran sekitar Rp 37 triliun untuk membayar kewajiban pembiayaan Kopdes di Himbara. Namun, dana tersebut belum dapat dicairkan karena pemerintah masih menyelesaikan verifikasi dan validasi, termasuk audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berdasarkan Perpres 82/2026, Kopdes berfungsi menyalurkan barang bersubsidi dan membeli hasil produksi desa. Distribusi barang meliputi beras SPHP, LPG 3 kg, pupuk subsidi, dan MinyaKita. Layanan gerai Kopdes mencakup penjualan sembako, klinik, apotek, gudang cold storage, logistik, hingga simpan pinjam. Pembiayaan Kopdes disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
Pada kesempatan yang sama, Suahasil mengungkapkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 271,2 triliun kepada 4,2 juta debitur. Angka itu setara 93,36 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 290,5 triliun. Pemerintah menanggung subsidi bunga KUR sebesar Rp 26,6 triliun, dengan 66,1 persen penerima berada di sektor produksi. Sektor pertanian dan kehutanan menerima porsi terbesar, yakni 38,4 persen, diikuti perdagangan 33,9 persen, jasa-jasa 17,9 persen, dan sektor lainnya 9,8 persen.













