Media Kampung, Semarang – Kepolisian Daerah Jawa Tengah membongkar 46 kasus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi. Dalam pengungkapan yang berlangsung sepanjang Oktober hingga November 2026 itu, penyidik menetapkan 61 tersangka.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan, penyelewengan terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Selain menetapkan tersangka, polisi menyita 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam, 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite, serta 1.163 tabung LPG berbagai ukuran.
“Kami juga mengamankan 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite,” ujar Roy dalam jumpa pers di Marko Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Jumat (13/11) malam.
Menurut Roy, para pelaku menggunakan beragam modus. Sebagian membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk ditampung dan dijual kembali. Ada pula yang memodifikasi tangki kendaraan agar kapasitas penampungan lebih besar.
Modus lain yang ditemukan adalah menggunakan QR code atau nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang, lalu menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum, atau tempat penampungan lain. Polisi juga menemukan penyalahgunaan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan penjualan kembali dan penimbunan.
“Kemudian ada pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan untuk memperoleh keuntungan,” sebut Roy.
Selain BBM, Polda Jawa Tengah menetapkan 10 tersangka lain dalam penyelewengan LPG bersubsidi. Modusnya memindahkan isi tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, maupun 50 kilogram. LPG tersebut kemudian dijual sebagai LPG nonsubsidi untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga.
Roy menegaskan, penyelewengan dua barang bersubsidi ini sangat merugikan masyarakat. “Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” imbuhnya.
Ia juga memastikan pihaknya akan menindak setiap pengguna hasil penyelewengan BBM atau LPG bersubsidi, termasuk jika digunakan untuk kepentingan industri perusahaan besar. “Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegas Roy.
Para tersangka terancam dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar.














