Media Kampung, Banyuwangi – Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengantisipasi gangguan operasional di dermaga LCM, Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, akibat fenomena surut ekstrem. Kondisi itu disebut telah memicu kemacetan di jalur menuju pelabuhan dan berpotensi kembali mengganggu arus kendaraan barang.
Ketua Bidang Tarif dan Usaha Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapasdap, Rahmatika, mengatakan surut terendah air laut bukanlah fenomena baru. Menurut dia, kondisi tersebut terjadi setiap tahun, bahkan disebut sebagai fenomena bulanan yang berlangsung selama dua hingga tiga jam setiap hari.
Rahmatika menilai kemacetan di sekitar Pelabuhan Ketapang harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Ia menekankan bahwa terganggunya proses sandar kapal akibat surut ekstrem dapat memicu antrean panjang kendaraan jika tidak segera ditangani.
“Ini harus ada solusi. Karena kondisi seperti ini akan terjadi setiap tahun. Kita tidak bisa membiarkan situasi ini terus berjalan tanpa penanganan,” katanya.
Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi, Nurjatim, menyebut dermaga LCM memiliki peran strategis dalam mendukung penyeberangan kendaraan barang, terutama yang berukuran besar. Jika operasional dermaga terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jasa penyeberangan, tetapi juga berpotensi merembet ke distribusi logistik dan masyarakat sekitar pelabuhan.
Ia juga menyebut antrean kendaraan yang terjadi bisa mencapai beberapa kilometer. Karena itu, menurut dia, aktivitas di dermaga LCM harus dipastikan tetap lancar karena menjadi sarana utama angkutan kendaraan barang yang melintasi Selat Bali.
Ketua DPD Gapasdap Jatim, Putu Widiana, menambahkan bahwa dermaga LCM menjadi tumpuan untuk mengangkut kendaraan barang, khususnya kendaraan berat dengan tonase di atas 30 ton. Jika layanan di dermaga ini terganggu, arus kendaraan barang bisa terhambat dan distribusi barang ikut terdampak.
Gapasdap menilai penanganan persoalan ini tidak cukup hanya dengan menambah kapasitas dermaga. Pemerintah juga diminta melakukan kajian teknis terhadap konstruksi dermaga dan plengsengan di kawasan LCM agar langkah penanganan yang diambil sesuai dengan kondisi lapangan.
Menurut Gapasdap, kajian itu penting untuk memastikan kapal tetap bisa melakukan aktivitas bongkar muat kendaraan barang saat muka air laut menurun. Pembahasan mengenai solusi tersebut, kata mereka, perlu dimulai sejak sekarang agar pemerintah tidak baru bergerak ketika antrean kendaraan sudah mengular dan penyeberangan telanjur terganggu.
Persoalan di dermaga LCM dinilai bukan hanya menyangkut pelayanan penyeberangan, tetapi juga kelancaran distribusi logistik yang melintasi jalur Jawa-Bali. Karena itu, Gapasdap meminta ada tindak lanjut cepat dan kajian yang lebih menyeluruh terkait penanganan dermaga LCM ke depan.














