Media Kampung, Palembang – Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Palembang mengamankan seorang buruh harian lepas berinisial HC (38) atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan berusia 11 tahun. Korban berinisial S disebut merupakan anak dari kekasih terduga pelaku.

Kasus ini terungkap setelah ibu korban, berinisial RP (33), melaporkan dugaan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laporan itu, dugaan pencabulan terjadi pada Sabtu, 31 Oktober 2026, sekitar pukul 20.00 WIB di kawasan Pasar Samping Polrestabes Palembang, Jalan Gubernur HA Bastari, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring.

Kronologi yang disampaikan pelapor

RP disebut mulai curiga terhadap HC yang diketahui merupakan kekasihnya dan tinggal bersama. Saat terlapor baru pulang ke rumah, ia mengajak korban pergi ke lokasi kejadian. Pelapor kemudian mengikuti keduanya secara diam-diam.

Setibanya di lokasi, RP mengaku mendapati dugaan tindakan pencabulan yang dilakukan terlapor terhadap anaknya. Atas kejadian itu, ia kemudian melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang untuk diproses secara hukum.

Penangkapan dan proses penyidikan

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP Musa Jedi Permana, membenarkan penangkapan HC saat dikonfirmasi pada Jumat, 13 November 2026. Ia menyebut penangkapan dilakukan setelah Unit PPA menerima laporan dari ibu korban dan melakukan serangkaian penyelidikan.

“Iya sudah diamankan, setelah Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang menerima laporan dari ibu korban, anggota langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengetahui keberadaan pelaku, langsung diamankan,” ujar Musa.

Saat ini, HC masih menjalani pemeriksaan di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang. Penyidik juga disebut akan segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Pasal yang disangkakan

Atas dugaan perbuatannya, HC disangkakan melanggar Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam perkara seperti ini, proses hukum tetap berjalan berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan penyidik. Hingga kini, keterangan yang tersedia masih berasal dari laporan pelapor dan penjelasan kepolisian mengenai penangkapan serta penanganan perkara.