Media Kampung, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta kepolisian mengusut pihak yang diduga memicu kericuhan dalam demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia juga meminta aparat menangani peristiwa itu secara humanis, profesional, dan tetap memberi akses pendampingan hukum bagi orang-orang yang ditangkap.
Sukamta mempertanyakan apakah massa yang melakukan kekerasan benar-benar berasal dari kelompok mahasiswa dan elemen sipil yang sejak awal menyampaikan aspirasi. Menurut dia, aksi pada awalnya berjalan kondusif sebelum berubah menjadi bentrokan.
Demonstrasi semula berlangsung damai
Aksi yang digelar pada Selasa (1011) itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Massa menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain penarikan militer, pengusutan kasus penembakan di Aceh dan Papua, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta pencabutan peraturan pembentukan Jaga Warga.
Tuntutan tersebut disampaikan langsung di hadapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di gerbang Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Massa menilai keberadaan Jaga Warga berpotensi memicu konflik horizontal dan menjadi ajang premanisme.
Kericuhan pecah pada malam hari
Setelah berlangsung kondusif, aksi berujung bentrokan dengan aparat pada malam hingga dini hari. Polisi menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon, sementara sebagian massa melempari aparat dengan batu dan kembang api.
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo sebelumnya menyebut polisi mengamankan 154 orang dalam rangkaian kericuhan tersebut. Mereka disebut berasal dari beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa, pelajar SMP dan SMA, hingga anak-anak.
Langgeng juga mengatakan eskalasi kericuhan bermula dari penyerangan oleh massa tak dikenal di depan Gedung DPRD DIY menggunakan batu dan bom molotov. Polisi kemudian mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengurai massa.
Desakan penanganan yang proporsional
Sukamta menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi yang dilindungi. Namun, ia menyayangkan aksi yang berujung pada kekerasan dan tindakan anarkistis.
Ia meminta kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani massa aksi serta memastikan penegakan hukum berjalan profesional. Sukamta juga menekankan pentingnya pendampingan hukum bagi pihak-pihak yang diamankan.
Sementara itu, Langgeng membantah adanya pengerahan kendaraan taktis ke dalam area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurut dia, aparat menahan diri di perbatasan kampus setelah massa yang dikejar masuk ke kawasan tersebut.














