Media Kampung – Pemerintah Indonesia mendorong model pendanaan baru untuk konservasi taman nasional dan perlindungan spesies ikonik dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Skema yang ditawarkan tidak lagi bertumpu pada pendanaan proyek jangka pendek, melainkan pada platform nasional jangka panjang yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, filantropi, dan komunitas internasional.

Gagasan itu disampaikan dalam High-Level Session Innovative Financing for National Park and Biodiversity Conservation di Paviliun Indonesia, Senin (9/11/2026). Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh, termasuk Ketua Satgas Pendanaan Inovatif Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, anggota teknis Satgas Ardi Wardhana, Utusan Khusus Inggris untuk Alam Ruth Davis, serta Senior Vice President Durable Conservation and Finance WWF Amerika Serikat Jamie Williams.

Hashim menegaskan bahwa perlindungan alam membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan, kelembagaan yang kuat, dan aksi bersama. Ia juga menyebut prinsip yang dipegang pemerintah Prabowo Subianto adalah ecology comes first, atau mendahulukan ekologi tanpa memisahkannya dari agenda kemajuan ekonomi.

Menurut Hashim, perlindungan alam bukan hanya soal menjaga warisan lingkungan, tetapi juga mewariskan planet yang sehat, kaya, dan tangguh bagi generasi berikutnya. Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan harus berjalan beriringan.

Ia mencontohkan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh sebagai upaya yang dinilai dapat memperlihatkan bahwa perlindungan spesies ikonik, pemulihan habitat, dan pemberdayaan masyarakat lokal bisa saling melengkapi. Dari sana, ia mendorong visi ekonomi positif-alam, yakni kemakmuran yang dicapai tanpa mengorbankan alam.

Hashim juga menilai anggaran pemerintah dan mekanisme pendanaan tradisional tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan konservasi yang semakin besar. Karena itu, ia mendorong pergeseran dari pembiayaan proyek jangka pendek menuju sistem pendanaan berkelanjutan yang mampu menghubungkan banyak pihak.

“Kita harus melangkah melampaui proyek jangka pendek menuju sistem pendanaan berkelanjutan yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, filantropi, dan komunitas internasional,” ujar Hashim dalam sesi tersebut.

Ia menambahkan bahwa ukuran keberhasilan tidak semata-mata terletak pada besar kecilnya dana yang terkumpul, melainkan pada hasil nyata di lapangan, seperti luas alam yang terlindungi, spesies yang terselamatkan, dan masyarakat yang diberdayakan.

Di hadapan para delegasi, Hashim juga menekankan bahwa alam bukan sesuatu yang diwarisi untuk dihabiskan, melainkan amanah yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Pernyataan itu menjadi penutup dari dorongan Indonesia untuk membangun skema pendanaan konservasi yang lebih tahan lama dan lebih terkoordinasi di tingkat nasional.