Media Kampung – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran yang memperbolehkan pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menetapkan status tanggap darurat jika terjadi bencana susulan dengan dampak yang luas.

Kebijakan itu disampaikan Tito usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Aturan ini diberikan setelah sejumlah kepala daerah mengeluhkan banjir susulan saat wilayah mereka masih berada dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tito menyebut kebijakan tersebut ditujukan kepada seluruh daerah terdampak di tiga provinsi itu. Menurut dia, jika di tingkat kabupaten atau kota terjadi banjir lagi atau bencana lain yang meluas, pemerintah daerah dapat kembali menerapkan status tanggap darurat.

Ia menjelaskan, penetapan status tersebut akan memudahkan pemerintah daerah mempercepat penggunaan anggaran penanganan bencana. Dalam kondisi tanggap darurat, pengadaan kebutuhan mendesak juga bisa dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa harus melalui proses lelang.

Tito mengatakan langkah itu penting agar bantuan dan penanganan tidak tertunda ketika masyarakat masih menghadapi dampak bencana. Ia menilai proses pengadaan yang terlalu panjang justru dapat menghambat respons di lapangan.

Dalam keterangannya, Tito juga menyebut sejak April hingga November 2026 tercatat sedikitnya 41 bencana susulan berupa banjir dan tanah longsor di wilayah yang sebelumnya terdampak bencana besar pada November 2025. Bencana susulan itu kembali merusak sejumlah infrastruktur yang sebelumnya sudah diperbaiki, termasuk jembatan dan area yang telah dibersihkan dari material lumpur.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatera mendapat ruang untuk menyesuaikan status penanganan jika kondisi di lapangan kembali memburuk. Tito mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan respons pemerintah tetap cepat dan sesuai kebutuhan warga.