Media Kampung – Pemerintah bakal membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026 dengan memprioritaskan sejumlah formasi yang mendukung program prioritas nasional. Formasi yang disiapkan antara lain polisi hutan, manggala agni, guru sekolah terintegrasi, dan guru sekolah unggul Garuda.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyebut seleksi akan dilakukan secara transparan, kompetitif, dan berbasis merit. Kesepakatan pembukaan rekrutmen itu menjadi salah satu hasil pembahasan pemerintah bersama DPR pada 6 November 2026.

Dalam rilis yang dikutip pada Minggu, Kementerian PAN-RB menyampaikan bahwa rekrutmen CPNS 2026 ditujukan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat birokrasi, mendorong regenerasi aparatur sipil negara secara bertahap, dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai sektor prioritas.

Selain formasi CPNS, pemerintah juga menyepakati kebijakan lanjutan untuk guru non-ASN dan tenaga kesehatan. Guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas pendataan Desember 2024 akan mendapat kepastian perpanjangan masa perjanjian kerja jika kontraknya berakhir pada Desember 2026.

Perpanjangan masa perjanjian kerja juga diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, guru non-ASN dan tenaga kesehatan yang memenuhi syarat juga diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027, dengan pelaksanaan bertahap mulai 1 Januari 2027.

Pemerintah turut menyepakati pengangkatan PPPK Paruh Waktu lintas profesi menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap. Kebijakan ini mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya.

Di sisi lain, PPPK yang telah beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu juga akan diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS secara terbuka dan kompetitif pada 2027 sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan skema ini, pemerintah menyiapkan jalur rekrutmen dan penataan ASN secara bertahap untuk menyesuaikan kebutuhan layanan publik dan program prioritas nasional.