Media Kampung – Pemerintah menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini akan dijalankan bertahap mulai 1 Januari 2027 dan mencakup lintas profesi, mulai dari dosen, guru, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, hingga tenaga teknis.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers usai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 6 November 2026. Menurut Prasetyo, kebijakan itu merupakan hasil pembahasan pemerintah dan DPR RI terkait penataan aparatur sipil negara, khususnya PPPK paruh waktu di berbagai sektor pelayanan publik.
Perluasan status untuk lintas profesi
Prasetyo menjelaskan, peningkatan status ini tidak lagi dibatasi pada tenaga pendidik, tetapi diperluas ke sejumlah profesi yang dibutuhkan dalam layanan publik. Selain guru dan dosen, pemerintah juga memasukkan tenaga kesehatan atau medis, petugas Damkar, Satpol PP, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan ASN yang lebih luas, sekaligus memberi kepastian bagi pegawai yang selama ini bekerja dalam skema paruh waktu. Dalam keterangan yang sama, pemerintah menegaskan bahwa perubahan status akan dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus.
PPPK penuh waktu juga bisa ikut seleksi CPNS 2027
Selain pengangkatan dari paruh waktu ke penuh waktu, pemerintah juga memberi kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Kesempatan itu berlaku bagi PPPK lintas profesi yang telah diangkat menjadi pegawai penuh waktu, dengan catatan tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme seleksi yang berlaku.
Pemerintah juga disebut mempertimbangkan pengaturan khusus bagi pegawai yang menghadapi kendala persyaratan seleksi, terutama terkait batas usia. Dengan demikian, PPPK penuh waktu nantinya tetap memiliki peluang mengikuti proses seleksi menjadi PNS sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
Masa kerja guru non-ASN dan tenaga kesehatan diperpanjang
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga menyepakati perpanjangan masa kerja guru non-ASN yang perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026. Kebijakan yang sama turut diberlakukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN.
Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan di lapangan sekaligus memberikan kepastian kerja bagi tenaga yang selama ini menjalankan tugas di sektor publik. Pemerintah menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari penyelesaian status dan keberlanjutan tenaga non-ASN di berbagai bidang.
Rekrutmen CPNS direncanakan dibuka November 2026
Di sisi lain, pemerintah juga merencanakan pembukaan rekrutmen CPNS pada November 2026. Rekrutmen itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintahan, termasuk mengantisipasi jumlah PNS yang memasuki masa pensiun setiap tahun.
Rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah menata ulang skema kepegawaian di sektor publik, baik untuk PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, maupun jalur rekrutmen CPNS. Namun, detail teknis pelaksanaan masing-masing kebijakan tetap akan mengikuti aturan dan mekanisme resmi yang berlaku.














